Ketahanan energi Indonesia dinilai kuat, Pakar: Tetap perlu hemat energi

Pakar ekonomi dan bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Hamid Paddu, menilai Indonesia berada di jalur yang tepat dalam membangun ketahanan energi nasional. Ia menegaskan, kondisi tersebut membuat Indonesia relatif aman dari dampak krisis energi global, termasuk yang dipicu dinamika geopolitik di Timur Tengah.

Pernyataan itu disampaikan Hamid menanggapi laporan media internasional The Economist berjudul “Which country is the biggest loser from the energy shock.” Laporan tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan risiko rendah terhadap guncangan energi global.

“Saya kira kita memang berada di jalur yang tepat. Laporan itu cukup objektif karena berbasis data dan bukti,” kata Hamid kepada media, Selasa.

Menurut dia, capaian tersebut tidak lepas dari langkah pemerintah dalam melakukan diversifikasi energi. Upaya itu mencakup pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, percepatan penggunaan kendaraan listrik, serta penguatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), termasuk panas bumi.

Selain itu, peran BUMN seperti Pertamina juga dinilai signifikan dalam mendorong pengembangan energi berkelanjutan.

Hamid menyebut, laporan tersebut juga menunjukkan ketahanan energi Indonesia lebih stabil dibandingkan sejumlah negara lain, termasuk Vietnam. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa penguatan ekonomi tetap perlu dilakukan melalui industrialisasi.

“Dari sisi energi kita relatif stabil, tetapi untuk ketahanan ekonomi jangka panjang, industrialisasi tetap harus didorong,” ujarnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin, Selasa (24/3).

Lebih lanjut, Hamid menjelaskan bahwa Indonesia masih memiliki cadangan minyak terbukti (proven reserves) sekitar 4,4 miliar barel. Cadangan tersebut diperkirakan mampu menopang kebutuhan energi nasional dalam jangka menengah.

“Kita masih memiliki cadangan yang cukup besar, sehingga tidak terlalu terpapar dalam jangka menengah jika kondisi geopolitik memburuk,” katanya.

Meski demikian, Hamid mengingatkan masyarakat untuk tetap bijak dalam menggunakan energi. Menurut dia, efisiensi konsumsi menjadi langkah penting untuk mengantisipasi dampak jangka pendek dari gejolak global.

Sementara itu, International Energy Agency juga menekankan pentingnya pengendalian permintaan energi sebagai langkah cepat menghadapi potensi gangguan pasokan. Dalam pernyataan pada 20 Maret 2026, IEA menyarankan sejumlah langkah, seperti mengurangi mobilitas, bekerja dari rumah jika memungkinkan, serta beralih ke penggunaan energi listrik yang lebih efisien.

“Pengelolaan permintaan merupakan alat penting untuk mengurangi tekanan terhadap konsumen sekaligus menjaga keamanan energi,” tulis IEA.

Laporan The Economist sebelumnya menyebut Indonesia berada dalam kategori negara dengan paparan risiko rendah namun memiliki bantalan ketahanan yang kuat (low exposure, strong buffer) di tengah eskalasi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Dengan kondisi tersebut, Indonesia dinilai memiliki fondasi yang cukup kuat dalam menghadapi dinamika energi global, meski kewaspadaan dan efisiensi tetap diperlukan di tingkat masyarakat.