Prabowo rencana bertemu Pemerintah Belanda dan China di KTT G20 minggu depan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan bahwa terdapat rencana pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Pemerintah Belanda dan China di sela gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 22-23 November 2025 mendatang.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Pambudi menyatakan bahwa pihaknya menerima permintaan dari sejumlah negara untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo.

“Nah, ini sedang kami koordinasikan, baik dengan Kemlu (Kementerian Luar Negeri) maupun dengan Kantor Staf Presiden, untuk bagaimana menata agenda yang sudah ada di kami. Kami lihat ada Belanda, kemudian juga dari China, sudah juga ingin melakukan pertemuan,” kata Edi Pambudi, di Jakarta, Jumat.

Ia menyampaikan, KTT G20 menjadi momentum penting untuk menjaring kerja sama strategis dengan negara lain, sehingga pihaknya mengupayakan untuk menyelenggarakan pertemuan bilateral dengan berbagai negara mitra kerja sama.

Edi memaparkan, konferensi kali ini akan berfokus pada tiga sesi utama yang membahas berbagai tantangan global. Sesi pertama akan membahas isu ekonomi berkelanjutan, peran perdagangan dan keuangan dalam pembangunan, serta masalah utang di negara-negara berkembang.

Sesi kedua akan berfokus pada pembangunan dunia yang tangguh (resilient world), yang mencakup isu kebencanaan, perubahan iklim, transisi energi berkeadilan (just energy transition), serta sistem pangan. Sementara sesi ketiga akan membahas isu pekerjaan layak (decent work) dan tata kelola kecerdasan buatan (artificial intelligence).

Edi menuturkan, sesi ketiga juga akan membahas mengenai mineral kritis yang menjadi usulan dan fokus kepentingan Indonesia pada pertemuan kali ini.

"(Mineral kritis) ini salah satu bahasan yang diusulkan oleh Indonesia ke dalam G20, setelah kita juga sudah mengusulkan di ASEAN," ujarnya pula.

Ia mengakui, masih terdapat sejumlah perdebatan mengenai isu energi dan perdagangan, sehingga belum tercapai konsensus terkait kedua isu tersebut.

“Beberapa hal yang masih menjadi pertentangan, yakni soal energi, lalu juga soal perdagangan karena seperti yang kita tahu, ada negara yang saat ini tidak begitu suka dengan (konsep) multilateral, tapi lebih suka kepada (hubungan) bilateral,” ujar Edi.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Kemenko Perekonomian Ferry Ardiyanto menjelaskan bahwa Presidensi G20 Afrika Selatan memiliki 15 working groups dan 3 task forces.

Ia menyebut, sejumlah isu yang dibahas oleh working groups dan task forces tersebut, antara lain agrikultur, pembangunan, ekonomi digital, budaya, mitigasi bencana, pendidikan, lingkungan dan keberlanjutan iklim, ketenagakerjaan, kesehatan, transisi energi, riset dan inovasi, pariwisata, investasi dan perdagangan, serta pemberdayaan perempuan.

Namun, kata dia lagi, dari belasan kelompok kerja tersebut, baru beberapa yang berhasil mencapai konsensus penuh, yakni sektor perdagangan, ketenagakerjaan (employment), dan pariwisata.

"Beberapa aspek yang selain itu tidak memenuhi konsensus, sehingga diterbitkan chair's summary," kata Ferry Ardiyanto pula.