Temu Bisnis 2025, momentum NTB jadi rumah investasi dan pariwisata

Dalam perjalanan pembangunan daerah, kepercayaan publik dan stabilitas sosial merupakan dua fondasi yang tidak bisa ditawar. Tanpa keduanya, sebesar apa pun potensi yang dimiliki sebuah wilayah, akan sulit berkembang menjadi pusat pertumbuhan yang inklusif.

Hal ini pula yang tengah ditunjukkan oleh Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui penyelenggaraan Temu Bisnis 2025, sebuah forum strategis yang tidak sekadar menghadirkan investor, pemerintah, dan pelaku usaha, tetapi juga menyuarakan pesan penting: NTB adalah rumah investasi yang aman, terbuka, dan bersinergi dengan rakyatnya.

Acara yang digelar oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP) NTB belum lama ini mengusung tema “Investasi Maju Bersinergi Menuju NTB Makmur Mendunia”. Tema tersebut bukanlah sekadar jargon, melainkan refleksi atas dinamika daerah yang dalam beberapa waktu terakhir sempat menghadapi guncangan sosial akibat aksi unjuk rasa yang berujung anarkis.

Di tengah situasi itu, pemerintah daerah berani menyampaikan satu pesan tegas yakni agenda pembangunan, investasi, dan pariwisata tetap berjalan tanpa penundaan.

Data menunjukkan, paruh pertama 2025 NTB berhasil mencatat realisasi investasi senilai Rp28,8 triliun atau 47,2 persen dari target tahunan sebesar Rp61,09 triliun. Angka ini menempatkan NTB dalam peta investasi nasional yang kian solid.

Kabupaten Sumbawa Barat menjadi motor utama dengan kontribusi terbesar, yakni Rp20,7 triliun, terutama dari sektor energi dan sumber daya mineral (Rp18 triliun). Disusul sektor industri (Rp4,7 triliun) serta pariwisata dan ekonomi kreatif (Rp1,2 triliun).

Pencapaian tersebut membuktikan bahwa NTB bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga kawasan strategis yang mampu menarik investasi besar, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun asing (PMA). Fakta ini juga mengonfirmasi bahwa investor melihat NTB sebagai wilayah dengan prospek jangka panjang, sekaligus memiliki ekosistem yang relatif kondusif.

Namun, di balik data positif itu, tantangan nyata tetap ada. Aksi anarkis pada 30 Agustus 2025 lalu meninggalkan kerugian materiil besar, termasuk gedung DPRD NTB yang terbakar.

Bagi investor, insiden semacam ini bisa menjadi faktor risiko. Tetapi respons cepat pemerintah daerah dengan turun langsung ke lingkungan warga, memperkuat konsolidasi sosial, hingga memastikan semua agenda tetap berjalan, menjadi penegas bahwa NTB mampu mengelola krisis tanpa mengorbankan stabilitas pembangunan.

Tulisan ini hendak menekankan bahwa keberhasilan sebuah forum investasi seperti Temu Bisnis tidak bisa hanya diukur dari besarnya nilai komitmen investasi, tetapi juga dari kualitas sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa masyarakat NTB kini lebih matang dalam menjaga keamanan dan memahami manfaat ekonomi dari investasi serta pariwisata. Kesadaran ini adalah modal sosial yang sangat berharga.

Masyarakat bukan lagi sekadar penonton, melainkan aktor aktif yang menyadari bahwa semakin banyak event besar dan investasi masuk, semakin besar pula perputaran uang di daerah. Dampaknya langsung terasa bagi UMKM, pedagang kecil, hingga pekerja sektor informal.

Inilah titik penting yang membedakan pembangunan inklusif dari sekadar pertumbuhan ekonomi. Pembangunan inklusif memastikan bahwa manfaat tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal besar, tetapi juga oleh rakyat kecil. Dalam konteks NTB, stabilitas sosial yang tumbuh dari akar rumput menjadi jaminan berharga bagi investor, bahwa investasi yang ditanamkan tidak hanya aman, tetapi juga memiliki dukungan sosial yang kuat.

Tantangan birokrasi

Salah satu agenda penting Temu Bisnis 2025 adalah memperkuat pemahaman pelaku usaha tentang perizinan berbasis risiko. Ini merupakan langkah maju untuk mendorong transparansi, efisiensi, dan mengurangi praktik birokrasi yang berbelit. Investor tidak hanya membutuhkan peluang, tetapi juga kepastian.

Namun, pengalaman di banyak daerah menunjukkan bahwa implementasi sistem perizinan sering kali tersendat oleh keterbatasan infrastruktur digital, kapasitas aparatur, atau ketidakseragaman informasi di lapangan.

Jika NTB ingin menjaga reputasinya sebagai rumah investasi, maka pembenahan birokrasi harus menjadi prioritas. Solusi yang bisa ditawarkan adalah:

Pertama, membangun pusat layanan terpadu digital yang real time, sehingga investor dapat memantau proses perizinan secara transparan tanpa harus berulang kali datang ke kantor pelayanan.

Kedua, meningkatkan kapasitas SDM aparatur daerah melalui pelatihan reguler, agar mampu memahami detail regulasi investasi berbasis risiko sekaligus melayani dengan standar profesional.

Ketiga, menguatkan mekanisme pengawasan partisipatif, misalnya melibatkan asosiasi pengusaha atau akademisi untuk mengawal transparansi perizinan.

Keempat, memastikan keberlanjutan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, agar setiap investasi yang masuk bisa dipahami manfaat dan risikonya secara terbuka.

Selain itu, Temu Bisnis 2025 bukan hanya sebagai agenda investasi, tetapi juga ruang edukasi publik. Pertama, forum ini mendidik masyarakat bahwa pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga partisipasi sosial yang aktif.

Kedua, memberdayakan UMKM dengan membuka peluang untuk masuk ke rantai pasok investasi besar. Ketiga, mencerahkan publik bahwa NTB bukan daerah pinggiran, melainkan bagian penting dari peta global.

Yang lebih penting, forum ini juga menanamkan rasa nasionalisme. Bahwa menjaga keamanan, mendukung iklim investasi, dan memperkuat ekonomi lokal bukan hanya untuk kepentingan daerah, tetapi juga kontribusi nyata NTB bagi Indonesia. NTB menjadi wajah ramah Indonesia di mata dunia, baik sebagai destinasi wisata maupun kawasan investasi.

Menjaga momentum

Temu Bisnis 2025 meneguhkan bahwa NTB tidak hanya bergantung pada keindahan alam sebagai modal pembangunan, tetapi juga pada stabilitas sosial, transparansi birokrasi, dan partisipasi masyarakat. Dengan investasi yang tumbuh, kesadaran publik yang menguat, serta kepemimpinan daerah yang responsif, NTB memiliki peluang besar untuk benar-benar menjadi “Makmur Mendunia”.

Namun, momentum ini hanya akan terjaga jika pemerintah konsisten menutup celah birokrasi, masyarakat terus merawat kondusivitas, dan dunia usaha berkomitmen pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Pada akhirnya, NTB dapat menjadi teladan bahwa stabilitas sosial dan sinergi masyarakat adalah kunci utama menjadikan daerah bukan hanya indah dilihat, tetapi juga layak dipercaya sebagai rumah investasi jangka panjang.