Kunjungi Samsat, Ketua DPRD Sumbar, Muhidi tekankan pentingnya optimalisasi pendapatan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi berkomitmen meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan memaksimalkan penerimaan pajak. Upaya tersebut untuk memenuhi kekurangan APBD tahun 2026 sebesar Rp 533 miliar.

Penegasan tersebut terungkap saat Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Muhidi berdialog dengan Pelaksana Tugas (Plt) Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat) Pasaman Barat (Pasbar), Reflis, Sabtu 18 Oktober 2025.

Muhidi berkunjung ke Kantor Samsat Pasbar untuk mengetahui capaian pajak dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Berikutnya, ingin mengetahui kendala dan kebutuhan serta upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari PKB dan BBNKB.

"Kunjungan ini untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan Samsat Pasbar dalam memaksimalkan penerimaan pajak, kendala dan apa yang dibutuhkan," sebut Muhidi seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Selasa (21/10).

Muhidi dalam kesempatan tersebut mengatakan, sumber pendapatan paling besar berasal dari PKB dan BBNKB. Namun, pendapatan dari sektor tersebut belum maksimal, karena kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak masih dinilai rendah.

"Kepatuhan wajib pajak yang membayar pajak sekitar 53 persen dengan total pendapatan sekitar Rp2,6 triliun. Apabila seluruh wajib pajak membayar pajak, maka total pendapatan dari pajak PBK, BBNKB dan pajak BBM mencapai Rp 4,6 triliun," sebut Muhidi.

Sementara itu, Plt Samsat Pasbar, Reflis mengatakan, pihaknya telah berupaya melakukan kegiatan agar wajib pajak mau membayar pajak. Upaya tersebut mulai dari edukasi dan sosialisasi agar kepatuhan warga membayar pajak tinggi, hingga mendekatkan pelayanan pajak ke tengah tengah masyarakat dengan Samsat Keliling dan Samsat Nagari.

Namun, Samsat Pasbar saat ini terkendala dengan mobil yang tersedia untuk mobile ke enam titik pelayanan samsat keliling.

Reflis mengatakan, mobil Samsat keliling yang tersedia saat ini satu unit dan itupun kondisinya sudah tua. Meskipun demikian, realisasi pajak hingga Oktober 2025 mencapai 82 persen.

Ia optimistis, hingga akhir tahun 2025, realisasi pajak dari PKB dan BBNKB akan tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.