Rawan terjadi bencana, pertahanan non militer di Jateng jadi perhatian DPN

Pertahanan non militer di Jawa Tengah menjadi perhatian Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Sebab, provinsi ini rawan terjadi bencana alam.

“Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang kami sasar dalam rangka sosialisasi kebijakan umum ketahanan negara,” kata Deputi Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional, Mayjend TNI Ari Yuliyanto saat melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno di kompleks Kantor Gubenur Jateng pada Kamis, 27 November 2025.

Ketahanan non militer itu, Ari menjelaskan, di antaranya seperti penyalahgunaan teknologi informasi, narkoba, perdagangan manusia, dan bencana.

“Kami melihat potensi ancaman di Jawa Tengah lebih banyak ke bencana alam. Ini Sangat menonjol di Jawa Tengah,” jelas Ari seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto, Kamis (27/11).

Menurut dia, pertahanan nir militer dinilai penting sebagai upaya menghadapi ancaman non militer.

Bencana menjadi ancaman dalam pertahanan non-militer karena ancamannya tidak menggunakan senjata militer. Akan tetapi dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.

Olah karenanya, DPN akan melakukan sosialisasi kebijakan umum ketahanan negara di Jawa Tengah, yang melibatkan TNI, Polri, dan Pemda. Harapannya, kebijakan umum ketahanan negara memberikan hal yang positif untuk kemajuan daerah, melalui solusi keutuhan, kedaulatan dan keselamatan bangsa.

Dalam kesempatan itu, Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sumarno memberikan apresiasi terhadap kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan oleh DPN. Menurutnya, peran Jawa Tengah yang ditetapkan sebagai penyangga pangan nasional sekaligus industri, membutuhkan sinergi berbagai pihak, termasuk DPN.

Sumarno juga berharap, sosialisasi yang dilakukan DPN memberikan motivasi kepada Jawa Tengah agar dapat menjaga situasi kondusif dan selalu adem ayem dari kegaduhan fisik.

“Lebih baik energinya dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.