Pemkab Bekasi kawal sengketa lahan Babelan tegaskan kepemilikan sah

Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengawal sidang sengketa lahan seluas 23.380 meter persegi di Kampung Pondok, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Cikarang sebagai wujud penegasan atas kepemilikan sah.

Perwakilan Biro Hukum Pemerintah Kabupaten Bekasi Dimah menyampaikan bahwa pihaknya memiliki bukti hukum yang kuat terkait status kepemilikan lahan tersebut.

"Secara hukum kami memiliki bukti-bukti konkret bahwa tanah tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Bekasi," ujar Dimah di Cikarang, Jumat.

Dirinya menyebut meski pada agenda sidang aanmaning kedua terkait sengketa lahan ini terpaksa ditunda karena 11 pihak tergugat tidak hadir, pemerintah daerah berkomitmen untuk mengawal perkara ini hingga tuntas demi keadilan serta sesuai harapan masyarakat.

Dimah menjelaskan lahan tersebut merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Bekasi yang kini menjadi objek gugatan seorang warga Cakung, Jakarta Timur bernama Akhmad Aryadi.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa tanah yang selama ini ditempati puluhan warga tersebut tercatat secara sah sebagai milik Pemkab Bekasi.

Ia menambahkan seluruh dokumen kepemilikan telah disiapkan untuk dipaparkan di persidangan. Pemkab Bekasi berharap majelis hakim dapat menilai bukti-bukti yang diajukan secara menyeluruh dan objektif.

"Kami berharap Pengadilan Negeri Cikarang dapat mengoreksi dan menilai secara detail bahwa lahan tersebut secara sah merupakan aset pemerintah daerah," ucapnya.

Pemkab Bekasi menegaskan komitmen untuk mempertahankan aset daerah melalui jalur hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Di waktu bersamaan, puluhan warga turut mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Cikarang guna mencari keadilan. Warga menilai proses hukum yang berjalan sarat kejanggalan dan diduga melibatkan praktik mafia tanah.

Perwakilan warga, Sahrul, menyampaikan protes keras atas gugatan yang menyeret permukiman mereka. Ia menyebut warga telah tinggal di kawasan tersebut secara turun-temurun selama puluhan tahun.

"Kami warga Kampung Pondok Babelan jelas merasa tidak puas. Fakta di lapangan menunjukkan kami sudah menempati lahan ini sejak lama, sementara bukti yang digunakan pihak lawan, kami duga tidak sah," ujarnya.

Menurut dia ada indikasi penggunaan dokumen yang diduga kuat palsu dalam proses gugatan sehingga tidak adil apabila hakim hanya menilai perkara dari satu objek bukti tanpa mempertimbangkan fakta historis dan sosial warga.

"Kalau penilaian hanya dari satu objek, itu tidak adil. Kami melihat ada kejanggalan besar dan indikasi mafia tanah," tegasnya.

Pihaknya menyatakan tidak akan tinggal diam dan akan berkomitmen untuk terus menempuh upaya hukum sebagai bentuk perlawanan demi mempertahankan hak atas tempat tinggal mereka.

"Kami akan terus menggugat dan melawan. Ini bukan pemilik asli, ini mafia tanah. Warga juga berharap dukungan hingga tuntas dari pemerintah daerah supaya kasus ini menjadi titik terang bagi kami yang sedang memperjuangkan keadilan. Saat ini kami memilih untuk terus mengawal proses hukum agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh praktik dokumen ilegal," kata dia.(KR-PRA).