Ribuan warga mengakses mal layanan publik Bekasi dalam sebulan

Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mencatat ribuan warga mengakses mal dan gerai pelayanan publik sepanjang Januari 2026 menandakan antusias tinggi publik mengurus beragam administrasi layanan yang tersedia di pusat perbelanjaan milik pemerintah daerah setempat.

Ketua Tim Bidang Perizinan Sosial dan Ekonomi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Sarwoko mengatakan mal dan gerai pelayanan publik di Aeon Mal Deltamas serta Lotte Mart Cikarang melayani 4.620 pemohon sepanjang Januari 2026.

"Dari 4.620 warga yang mengakses seluruh tenant pelayanan yang beroperasi di dua lokasi itu, jumlah pengunjung tercatat berkisar antara 160 hingga 300 orang dalam setiap hari," katanya di Cikarang, Sabtu.

Ia menyatakan pelayanan publik adalah tolok ukur paling nyata dari kinerja pemerintah. Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan amanat program nasional sehingga aktivitas pelayanan yang berlangsung di dalamnya dilaporkan secara rutin kepada pemerintah pusat.

"Jadi kita setiap bulan itu melaporkan aktivitas mal pelayanan publik ke Kemenpan-RB. Karena kan MPP ini amanat dari pemerintah pusat," ujarnya.

Saat ini, tenant yang membuka pelayanan di MPP dan Gerai Pelayanan Publik (GPP) Kabupaten Bekasi melibatkan berbagai instansi serta lembaga layanan publik.

Di antaranya DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Bank BJB, Samsat Corner, DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Dinas Sosial Kabupaten Bekasi hingga Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Cikarang Selatan.

Selain itu ada juga pelayanan dari Perumda Tirta Bhagasasi, ATR/BPN, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, Taspen KC Bekasi, Disdukcapil, Kantor Pos serta Bapenda Kabupaten Bekasi.

Sarwoko menyebut tinggi angka masyarakat yang datang setiap hari menunjukkan bahwa kebutuhan warga terhadap layanan cepat dan terintegrasi masih sangat besar.

Namun ia mengakui, Kabupaten Bekasi masih menghadapi pekerjaan rumah penting yaitu mengharapkan ke depan bisa membangun gedung MPP yang lebih representatif.

"Tinggal PR kita, kita harus membangun gedung baru untuk melakukan layanan publik. Karena kan yang eksisting sekarang itu masih sewa, sayang plus kurang representatif," katanya.

Ia menilai, Kabupaten Bekasi sebagai wilayah pusat industri perlu memiliki gedung MPP permanen yang ikonik sekaligus multifungsi seperti yang sudah dilakukan sejumlah daerah lain.

"Contoh seperti di Kabupaten Bandung. Itu MPP-nya ikonik. Ketika kita keluar gerbang tol yang mau ke Ciwidey, itu kan langsung ada menara. Itu MPP Kabupaten Bandung," kata dia.(KR-PRA).