Selesaikan masalah Menteng Pulo, Kanwil KemenHAM DK Jakarta diapresiasi warga dan mahasiswa

Peran aktif Kantor Wilayah Kementerian HAM DK Jakarta dalam menjembatani penyelesaian persoalan HAM warga Menteng Pulo menuai pujian dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa yang terlibat advokasi dan warga terdampak langsung.

​Upaya Kanwil yang berhasil memfasilitasi kesepakatan relokasi warga Menteng Pulo dengan Pemerintah Kota Jakarta Selatan dinilai sebagai langkah nyata dalam menjamin terpenuhinya hak warga.

​Betran, Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Jakarta, yang aktif mengawal proses advokasi, menyampaikan rasa syukur atas hadirnya Kanwil KemenHAM DK Jakarta sebagai mediator utama.

​“Kami sangat bersyukur dengan adanya Kanwil sebagai perantara komunikasi penyelesaian kasus dengan instansi berwenang. Kanwil HAM Jakarta sudah berupaya menjamin dan memastikan HAM setiap warga terdampak terpenuhi dengan baik,” ujar Betran seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Heru Lianto, Rabu (26/11).

​Meskipun demikian, ia juga menyuarakan harapan agar peran Kanwil tidak hanya berhenti pada mediasi, tetapi juga memiliki kewenangan yang lebih luas.

​“Kewenangan HAM perlu diperluas, bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga mampu melakukan eksekusi apabila terdapat pelanggaran HAM tertentu, dan terus memastikan pemenuhan HAM warga di lapangan,” tambahnya.

Apresiasi serupa disampaikan oleh Ronald, salah satu warga Menteng Pulo. Menurutnya, pendampingan yang diberikan Kanwil KemenHAM DK Jakarta telah menjadi kunci keberhasilan warga dalam mendapatkan hak yang seharusnya mereka terima.

​“Dengan adanya Kanwil HAM Jakarta, warga Menteng Pulo dibantu dan dijembatani hingga benar-benar mendapatkan haknya,” ungkap Ronald.

​Ia secara khusus menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada jajaran pimpinan Kanwil. “Terima kasih kepada Kepala Kantor atas perjuangannya. Kami hanya bisa memberikan doa yang terbaik.”

​Ronald juga berharap pengalaman sukses ini dapat direplikasi di wilayah lain. “Semoga ke depannya Kanwil HAM Jakarta bisa berkontribusi dalam permasalahan yang sama di wilayah lain,” tutupnya.

​Apresiasi ini mencerminkan tingginya harapan masyarakat terhadap peran negara, khususnya Kementerian HAM, dalam menjamin dan melindungi hak asasi manusia, terutama bagi kelompok yang berada dalam situasi rentan dalam hal pembangunan kota.