Gelar FGD, Bupati minta masyarakat jaga persaudaraan dan kekeluargaan di Yahukimo

Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait tata kelola pemerintah kampung yang sampai saat ini masih bermasalah di wilayah tersebut.

Kegiatan FGD ini mengangkat tema “Membangun Kesadaran Keamanan Masyarakat di Kabupaten Yahukimo Pasca Pemilukada 2024, dibuka langsung oleh Bupati Yahukimo, Dedimus Yahuli dan dihadiri sejumlah pakar hukum, mahasiswa, pengaman dan tokoh masyarakat, pengacara kondang sekaligus artis DR (C) Pieter Ell, Kasdim 1715/Yahukimo Mayor Inf Sutrisna Bactiar, Wakapolres Yahukimo Kompol Komarul Huda, praktisi hukum Viktor Manengke, Ketua DPRD Yahukimo Son Pehabol, serta Sekda Yahukimo Redison Manurung, yang berlangsung di salah satu hotel di Jayapura, Kamis (27/11/2025).

Dalam Focus Group Discussion yang diprakarasai firman hukum Pieter Ell dan Rekan menyoroti tata kelola pemerintahan kampung sejak 2021 tentang kekosongan ratusan jabatan Kepala Kampung akibat sengketa hukum yang tak kunjung tuntas.

Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli mengatakan, bahwa pelaksanaan Pemilukada 2024 sudah selesai, kini saatnya merajut kembali persaudaraan dalam membangun wilayah Yahukimo ke arah yang lebih maju, aman dan tertib.

“Yahukimo adalah rumah besar kita bersama. Yang menang wajib mengayomi, yang belum terpilih tetap menjadi bagian penting pembangunan. Tidak ada lagi ruang untuk hoax, provokasi, dan adu domba—baik langsung maupun di media sosial,” ucap Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli.

Ia mengungkapkan, hubungan, kekeluargaan dan adat jauh lebih berharga dari pada kepentingan sesaat pasca-Pemilukada. Untuk itu, bupati mengajak seluruh elemen masyarakat, pemuda untuk bersama-sama membangun Kabupaten Yahukimo dan juga menjaga keamanan sehingga pembangunan bisa berjalan lancar.

“Kita komitmen bersama: menjadikan Yahukimo aman, stabil, dan pembangunan kembali bergulir setelah empat tahun terhambat oleh sengketa kepala kampung yang berkepanjangan,” ungkap Bupati Yahukimo seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan, Kamis (27/11). 

Dalam kegiatan FGD itu ada empat rekomendasi tertulis yang langsung ditandatangani para narasumber, salah satunya menjadi sorotan tajam. Diantaranya Patroli gabungan TNI-Polri dan masyarakat sipil setiap hari di ibu kota Dekai dan sekitarnya untuk menjaga stabilitas keamanan.

Penundaan eksekusi Putusan PK MA Nomor 174 PK/TUN/2023 tentang SK pengangkatan Kepala Kampung 2021 hingga ada putusan akhir atas Peninjauan Kembali Kedua (PK-II) yang diajukan Pemda Yahukimo.

Pengawasan ketat distribusi dana kampung dan dana BOS agar tepat sasaran dan tidak lagi jadi “ladang konflik. Pelibatan tokoh adat, agama, perempuan, dan pemuda dalam penegakan hukum serta perlindungan HAM di Yahukimo.