Komite Eksekutif Papua lakukan pertemuan dengan PT Freeport bahas pembangunan jangka panjang di Papua

Pimpinan Komite Eksekutif Papua melakukan pertemuan strategis dengan jajaran direksi PT Freeport Indonesia yang dipimpin Presiden Direktur Tony Wenas di Jakarta.

Pertemuan dihadiri Ketua Komite Eksekutif Papua Velix Vernando Wanggai, Komjen Purn Paulus Waterpauw, Letjen Purn Ali Hamdan Bogra, Letjend Purn Ignatius Yogo Triyono, John Gluba Gebze, Ari Sihasale, dan Ibu Yanni, serta sejumlah staf terkait, Senin (16/3).

Ketua Komite Eksekutif Papua Velix Vernando Wanggai menjelaskan. pertemuan tersebut membahas sinergi pembangunan jangka panjang di Papua, termasuk penyelarasan antara Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022–2041 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 dengan rencana jangka panjang PT Freeport Indonesia hingga tahun 2041 bahkan 2061.

Menurutnya, pertemuan ini menjadi langkah awal dalam membangun kolaborasi strategis antara Komite Eksekutif Papua dan PT Freeport Indonesia sebagai mitra pembangunan di wilayah Papua.

“Pertemuan ini membahas grand design pembangunan Papua ke depan, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga penguatan ekonomi masyarakat,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan, Selasa (17/3). 

Dalam sektor pendidikan, dibahas program “Papua Cerdas” yang mencakup pengembangan sekolah sepanjang hari (full day school), pembangunan sekolah berasrama (boarding school), hingga rencana pembangunan perguruan tinggi bertaraf internasional.

Sementara di sektor kesehatan, kedua pihak membahas penguatan layanan kesehatan di wilayah terpencil, termasuk pembangunan puskesmas serta rencana pembangunan dua rumah sakit guna meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat Papua.

Selain itu, agenda “Papua Produktif” juga menjadi fokus pembahasan, terutama terkait penguatan peran masyarakat asli Papua dalam kegiatan investasi, pengembangan kawasan ekonomi, serta keterlibatan dalam rantai pasok bisnis PT Freeport Indonesia.

Sebagai tindak lanjut, Komite Eksekutif Papua dan PT Freeport Indonesia berencana menyusun nota kesepahaman (MoU) yang mencakup peta jalan (roadmap) kolaborasi periode 2026–2029, serta indikasi program strategis jangka panjang hingga tahun 2041.

Velix menegaskan pentingnya pendekatan baru dalam investasi di Papua yang lebih inklusif dengan mengutamakan keterlibatan masyarakat asli Papua serta peran pemerintah daerah.

“Ke depan harus ada cara baru dalam investasi di Papua, dengan mengutamakan orang asli Papua serta pemerintah daerah,” tegasnya.

Usai pertemuan, Komjen Pol Purn Paulus Waterpauw menambahkan, diskusi bersama direksi PT Freeport Indonesia berlangsung konstruktif dan mencakup berbagai isu strategis, termasuk potensi pemanfaatan material sisa tambang (tailing) yang dinilai masih memiliki nilai ekonomi.

“Dari sisi investasi, ada potensi yang bisa kita dorong, termasuk pengelolaan sisa hasil tambang yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan pendidikan melalui konsep sekolah berasrama guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua.

Selain itu, Paulus Waterpauw menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan di wilayah operasional PT Freeport Indonesia agar aktivitas perusahaan dapat berjalan optimal.

“Kami berharap semua pihak dapat membantu menjaga keamanan, sehingga aktivitas perusahaan berjalan baik dan tidak terganggu,” katanya.

Ia menambahkan bahwa PT Freeport Indonesia memiliki kontribusi besar bagi negara dan daerah, sehingga keberlanjutan operasionalnya perlu didukung dengan kondisi yang aman dan kondusif.

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemangku kepentingan dalam merumuskan arah kebijakan jangka panjang guna mendukung keberlanjutan investasi dan pembangunan di Papua.

Ditempat yang sama, anggota Komite Eksekutif Papua, Ali Hamdan Bogra, menyoroti pentingnya penguatan sektor kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia asli Papua.

Ia mengungkapkan, pihaknya telah mengusulkan program pemberdayaan bagi anak-anak asli Papua agar dapat dipersiapkan menjadi tenaga kesehatan di masa depan.

“Kami mendorong agar anak-anak asli Papua mendapatkan kesempatan untuk dididik menjadi tenaga kesehatan dan juga tenaga guru, sehingga ke depan mereka bisa kembali mengabdi di daerah masing-masing,” ujarnya.

Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat maupun berbagai pihak, termasuk sektor swasta seperti PT Freeport Indonesia, guna memastikan program berjalan berkelanjutan.

Ali juga menyampaikan bahwa pihak PT Freeport Indonesia merespons positif usulan tersebut, terutama dalam kaitannya dengan rencana pengembangan fasilitas kesehatan di wilayah Papua.

Ia berharap ke depan program tersebut dapat disinergikan dengan rencana pembangunan rumah sakit, sehingga tenaga kesehatan lokal yang disiapkan dapat langsung diberdayakan sesuai kebutuhan di daerah.

“Harapannya, tenaga kesehatan yang direkrut dari anak-anak Papua bisa benar-benar diberdayakan untuk menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayahnya masing-masing,” katanya.