Perbaikan jalan Muara Enim–Sugiwaras Sumsel segera dimulai

Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) II Sumatera Selatan resmi memulai proyek perbaikan ruas jalan Muara Enim–Sugiwaras. Proyek ini telah berkontrak sejak 31 Maret 2026 dan ditargetkan mampu mengatasi kerusakan parah yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Kepala Satker PJN II Sumatera Selatan, Mardalena, mengungkapkan bahwa dari total panjang ruas sekitar 98,9 kilometer, sebanyak 25 kilometer akan menjadi fokus penanganan awal.

“Kurang lebih 25 kilometer yang akan ditangani, dengan metode rehabilitasi minor, pelapisan dua lapis, hingga rekonstruksi di titik-titik tertentu,” ujarnya Selasa, 7 April 2026.

Proyek ini dibiayai melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) karena kebutuhan anggaran yang besar. Menurut Mardalena, kondisi jalan yang cukup parah menjadi alasan utama dipilihnya skema pembiayaan dari pusat tersebut.

“Dari awal kita melihat kondisinya memang cukup parah, sehingga pembiayaan yang paling memungkinkan dilakukan melalui SBSN,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Adi Asmara, Selasa (7/4).

Total nilai kontrak proyek mencapai Rp187 miliar dengan masa pengerjaan selama dua tahun hingga 2027, dilanjutkan masa pemeliharaan selama dua tahun hingga 2029.

Mardalena menjelaskan, kerusakan ruas jalan ini dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi geografis hingga beban kendaraan yang melintas.

“Topografinya berbukit, ada yang berada di tepi sungai, dan dilalui kendaraan dengan muatan melebihi kapasitas. Kapasitas rencana kita hanya 10 ton, tapi yang lewat sering lebih dari itu,” jelasnya.

Ia menambahkan, kerusakan yang terjadi bukanlah hal baru, melainkan akumulasi kerusakan selama bertahun-tahun yang memperparah kondisi jalan.

“Kerusakan ini sudah menahun, jadi bukan terjadi baru-baru ini. Mudah-mudahan dengan paket ini, akhir 2027 kerusakan parah bisa tertangani,” katanya.

Dalam paket pekerjaan tersebut juga termasuk penanganan satu titik longsor, meski di lapangan terdapat lebih dari satu lokasi rawan longsor. Satker membuka kemungkinan penambahan pekerjaan melalui adendum kontrak, tergantung kondisi dan ketersediaan anggaran.

“Titik longsor yang masuk kontrak saat ini satu lokasi. Nanti akan kita lihat apakah memungkinkan dilakukan penambahan melalui adendum,” ujarnya.

Untuk tahun 2026, dialokasikan anggaran sebesar Rp65 miliar. Namun, sekitar Rp32 miliar di antaranya merupakan uang muka, sehingga anggaran yang benar-benar digunakan untuk pekerjaan fisik tahun ini relatif terbatas.

“Untuk fisik tahun ini kurang lebih hanya sekitar Rp32 miliar, sehingga beban pekerjaan lebih besar akan ada di 2027,” jelas Mardalena.

Ia juga menekankan pentingnya percepatan tahap Field Engeneering (FE) agar penentuan prioritas penanganan dapat segera dilakukan, terutama di titik-titik krusial seperti kawasan Pulau Panggung–Tanjung Agung.

“Saya minta FE bisa selesai dalam sebulan agar kita bisa menentukan prioritas penanganan, termasuk titik-titik yang menjadi isu besar kemarin saat arus mudik,” tegasnya.

Selain perbaikan badan jalan, Mardalena menekankan bahwa sistem drainase menjadi prioritas utama dalam proyek ini. Menurutnya, tanpa drainase yang baik, perbaikan jalan tidak akan bertahan lama.

“Seperti yang kita ketahui, jalan tanpa drainase itu sama saja seperti membuat kubangan. Air adalah musuh utama jalan, jadi harus dipastikan mengalir dan tidak mengendap di badan jalan,” pungkasnya.