Bedah tentara Falentil, mantan Menhan Timor Leste lulus ujian promosi doktor

Julio Tomas Pinto mantan Menhan Timor Leste berhasil memperoleh predikat memuaskan dengan nilai A pada ujian promosi doktor pada program doktor sosiologi di Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang di Gedung GKB 4 lantai 4.

Di depan 6 orang penguji yang terdiri dari 3 promotor dan 3 penguji, mantan Menhan Timor Leste ini mampu menjawab sejumlah pertanyaan terkait keberaniannya untuk membedah Profissionalismo Militar Hibrido.

Yang menarik dalam ujian terbuka ini, nampak mantan Rektor UMM Muhajir Effendi yang kini duduk menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Haji yang menjadi promotor dari mantan Menhan Timor Leste.

Selain itu sejumlah Menteri dari negara Timor Leste seperti Menteri Perencanaan dan Investasi Strategis, Gastao de Sousa; Wakil Menteri Urusan Parlemen dan mantan Presiden Parlemen, Aderito Hugo da Costa;cDuta Besar Timor-Leste untuk Indonesia, Roberto Soares; Menteri Muda Komunikasi, Expedito Dias Ximenes; Mantan Menteri Infrastructure Timor Leste, Pedro Lay; Executive Director of Human Capital Developments Fund, Julio Aparicio dab Deputy Director of Human Capital Developments Fund, Rogerio Lay.

Perjalanan akademik Julio memiliki keterkaitan erat dengan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Pada 1993, ia menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMM, dan lulus pada 1998.

“Ketika saya sudah mulai punya waktu untuk belajar lagi, saya memilih kembali ke UMM. Selain di sini saya sudah kenal kultur akademiknya, saya juga tertarik dengan Sosiologi Militer dan minta dibimbing oleh pakarnya, Prof. Muhadjir Effendy. Alhamdulillah beliau berkenan,” tutur Julio seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, AH Sugiharto, Senin (16/2).

Dalam pemaparannya, Julio menegaskan bahwa sosiologi militer tidak hanya memandang militer sebagai institusi pertahanan, tetapi juga sebagai entitas sosial yang memiliki struktur, budaya, dan relasi kuasa yang terus berkembang. Ia menelusuri transformasi militer Timor-Leste dari pasukan gerilya pembebasan menjadi tentara profesional dalam sistem negara demokratis.

“Kajian ini dilakukan secara interdisipliner dengan memadukan perspektif sosiologi politik, sejarah sosial, organisasi, hingga antropologi. Profesionalisasi militer di negara kecil pascakonflik memiliki karakteristik berbeda dibandingkan negara besar. Transformasi militer Timor-Leste bukan penghapusan total identitas lama, tetapi proses redefinisi nilai, tradisi, dan habitus gerilya agar selaras dengan tuntutan institusi modern,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menempatkan profesionalisasi militer sebagai proses sosial yang sarat negosiasi kepentingan, bukan sekadar reformasi struktural. Menurutnya, dalam banyak negara pascakonflik, profesionalisme militer sering kali dimaknai sebatas modernisasi peralatan dan sistem komando. Padahal, tantangan terbesar justru terletak pada pembentukan kultur institusi, legitimasi publik, serta peneguhan kontrol sipil dalam sistem demokrasi.Lulusan S1 Ilmu Pemerintah UMM ini juga menjelaskan bahwa pada masa transisi pascareferendum 1999 dan pembentukan negara baru, terjadi perdebatan mengenai pilihan antara mempertahankan struktur lama atau membangun militer profesional yang sepenuhnya baru. Timor-Leste kemudian memilih jalan tengah, yakni mentransformasi pasukan pembebasan menjadi institusi pertahanan nasional dengan tetap menjaga spirit historisnya. Ia juga menyoroti krisis politik 2006 sebagai momentum penting yang mempercepat pembentukan regulasi, profesionalisme, dan supremasi sipil dalam tubuh militer.

“Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme militer di negara pascakonflik berkembang melalui negosiasi antara struktur institusional modern dan nilai-nilai perjuangan masa lalu. Krisis, konflik internal, serta tekanan internasional turut berperan sebagai katalis perubahan. Dalam konteks ini, militer tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan, tetapi juga simbol identitas nasional yang dibentuk melalui sejarah panjang perjuangan,” singkatnya.

Sementara itu, salah satu promotor, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP., menilai disertasi tersebut memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kajian sosiologi militer, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Ia menilai penelitian ini menghadirkan perspektif baru tentang bagaimana militer di negara pascakonflik bertransformasi melalui proses sosial yang kompleks.

Menurutnya, profesionalisasi militer harus dipahami sebagai bagian integral dari proses demokratisasi. Ia menegaskan bahwa militer dapat berkembang menjadi institusi profesional tanpa harus memutus akar sejarah perjuangannya. Justru, identitas masa lalu dapat dikelola sebagai modal sosial untuk membangun legitimasi dan kepercayaan publik, sekaligus memperkuat posisi militer dalam sistem negara demokratis, tandas. Mantan Rektor UMM ini.