DPR sambut baik wacana Presiden batasi game online, dorong literasi digital dan sistem pengawasan internal sekolah

Pemerintah perlu melibatkan berbagai sektor utama dalam mengimplementasikan rencana pembatasan game online sebagai buntut kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta beberapa waktu lalu. Anggota Komisi X DPR RI, Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M mengatakan dalam mencegah dampak game online pemerintah tidak hanya melibatkan sekolah namun juga orang tua

“Kami menyambut baik wacana tersebut, tentunya perlu pengawasan bersama dan kolaborasi aktif antara sekolah, orang tua, dan pemerintah. Pengawasan tidak hanya bersifat administratif,”kata pria yang akrab disapa Fikri ini, Selasa (11/11/2025).

Lebih lanjut Fikri menekankan pentingnya kolaborasi aktif ketiga sektor tersebut serta tidak hanya bersifat administratif.

"Bahwa solusi tidak cukup hanya bersifat administratif, melainkan memerlukan kolaborasi aktif ketiga sektor tersebut serta penguatan kurikulum lokal" tekan Fikri.

Atas hal itu, Fikri Faqih juga mendorong pemerintah agar terus meningkatkan literasi digital kepada pelajar, guru, dan orang tua.

"Hal ini ( literasi digital) dinilai penting agar mereka mampu memilah dan menggunakan teknologi secara bijak dan positif" tutur Anggota Legislatif dari Fraksi PKS ini.

Selain itu, Fikri meminta satuan pendidikan juga memperkuat sistem pengawasan internal, agar siswa dapat belajar dengan aman.

" Pengawasan internal ini penting dalam rangka untuk memastikan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari perundungan" tegas Fikri

Fikri juga mengusulkan agar sekolah dapat menyusun kurikulum lokal. Hal ini mengingat masih banyaknya kearifan lokal yang dapat menguatkan kurikulum yang sudah berjalan dan mendukung pengawasan internal sekolah demi lingkungan belajar yang aman dan bebas perundungan.

“Saatnya masing-masing satuan pendidikan berinisiatif, mata pelajaran mana saja yang mendukung sekolah bebas bulliying, nanti guru-gurunya berkoordinasi menyusun bersama kurikulum lokal tentu tidak keluar dari kurikulum yang sekarang berjalan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, wacana pembatasan game online muncul setelah Presiden Prabowo berbicara dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat terbatas pada Minggu (9/11/2025).

Presiden menyoroti bahwa secara psikologis, anak-anak yang bermain game online dengan unsur kekerasan dapat menganggap tindakan kekerasan sebagai hal yang biasa.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari tragedi ledakan yang mengguncang SMA 72 Jakarta pada Jumat (7/11/2025), yang menewaskan seorang siswa dan melukai 96 orang lainnya. Dugaan sementara, satu siswa SMA 72 Jakarta diduga sebagai pelaku dalam peristiwa ledakan tersebut.

(Yuniar)