Gus Ipul ungkap Polri bantu perkuat kedisiplinan siswa Sekolah Rakyat

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat, terutama pada aspek penguatan kedisiplinan siswa. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Pimpinan Polri 2026 di The Krakatau Grand Ballroom Pintu 1 TMII, Jakarta Timur, Rabu (11/2/2026).

“Saya kembali kepada apa yang ada di Sekolah Rakyat, tentu di sana ada penguatan kedisiplinan, hari ini, enam bulan kemudian. Pak Kapolri, saya ingin berterima kasih, teman-teman polisi banyak membantu kami di lapangan bersama TNI dalam rangka penguatan kedisiplinan (siswa),” kata Gus Ipul.

Ia menjelaskan, penguatan kedisiplinan menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran untuk membentuk karakter dan kemandirian siswa. Menurutnya, perubahan terlihat setelah enam bulan pelaksanaan program tersebut.

“Yang awalnya anak-anak itu sungguh tidak tertib, tidak terbiasa dengan jadwal yang padat, kemudian mudah mengantuk, dan seterusnya. Sekarang alhamdulillah lewat proses penguatan kedisiplinan, semuanya sudah lebih nyaman, bisa mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Dalam paparannya, Gus Ipul menyebut Sekolah Rakyat ditujukan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem pada Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang selama ini belum terjangkau proses pembangunan. Program ini, kata dia, menyasar kelompok yang disebut Presiden sebagai The Invisible People.

“Ini yang disebut oleh Bapak Presiden sebagai The Invisible People, saya kira jajaran Polri mengetahui dengan baik, karena punya Bhabinkamtibmas, punya jejaring yang sampai ke daerah, dan inilah sebenarnya yang mendapatkan atensi khusus dari Bapak Presiden, agar mereka juga mendapatkan satu pendidikan yang memadai dan agar menjadi generasi tangguh pada Indonesia Emas yang akan datang,” ungkapnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hampir 4 juta anak usia sekolah tidak sekolah, belum sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah. Gus Ipul menegaskan, Sekolah Rakyat menjadi bagian dari pelaksanaan mandat konstitusi untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

“Ini adalah salah satu cara Bapak Presiden Prabowo, untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terantar sebagai mandat undang-undang dasar kita. Dalam rangka mewujudkan pasal 34 itu, undang-undang menuntun kita,” ujar Gus Ipul.

Ia menambahkan, Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan pendidikan gratis, tetapi juga terintegrasi dengan program pemberdayaan keluarga, perbaikan rumah, keanggotaan Kopdes Merah-Putih, bantuan sosial, hingga PBI-JK.

“Intinya Pak Kapolri, anaknya sekolah sampai lulus, nanti keluarganya akan naik kelas menjadi keluarga yang lebih mandiri,” kata Gus Ipul.

Selain itu, Sekolah Rakyat menyiapkan hilirisasi lulusan melalui tes DNA talent berbasis kecerdasan artifisial (AI) untuk memetakan minat dan bakat siswa.

“Karena sesuai arahan Bapak Presiden ini hilirisasinya, ini nanti kita juga mohon kesediaan Pak Kapolri, bisa bekerja sama untuk menampung lulusan-lulusan siswa Sekolah Rakyat,” jelasnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan kesiapan Polri untuk berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga dalam mendukung program pemerintah tahun 2026, termasuk Sekolah Rakyat.

“Ini tentunya menjadi perspektif bagi seluruh personel Polri, untuk betul-betul nanti bisa berkolaborasi mendukung apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden dengan kementerian terkait yang mendapatkan tugas tersebut, sehingga semuanya yang betul-betul bisa dilaksanakan sesuai apa yang menjadi direktif atau kebijakan Bapak Presiden,” kata Listyo.

Rizki Rian Saputra/Ter