Ace Hasan : Lemhanas targetkan lahirkan pemimpin negarawan lewat P3N
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Ace Hasan Syadzily, secara resmi membuka Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan XXVII, di kantor Lemhanas RI, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).
Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional ini diikuti 85 peserta yang berasal dari unsur TNI, Polri, ASN, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan.
Ace Hasan menjelaskan bahwa peserta P3N telah melalui proses seleksi ketat. Peserta dari TNI dan Polri minimal berpangkat perwira tinggi bintang satu, sementara peserta ASN berasal dari kementerian dan lembaga dengan jabatan eselon II.
“Para peserta akan mengikuti pendidikan selama tiga setengah bulan, dengan materi utama meliputi empat konsensus kebangsaan, ketahanan nasional, geopolitik, serta berbagai bidang studi yang tergabung dalam konsep astagatra,” ujar Ace Hasan.
Ace Hasan menyebut Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) dirancang sebagai forum strategis penyatuan visi lintas sektor, sekaligus sarana menyiapkan elite nasional menghadapi tantangan multidimensi bangsa.
Menanggapi isu geopolitik global dan kekhawatiran potensi Perang Dunia Ketiga, Ace Hasan menegaskan pentingnya kewaspadaan nasional.
Ia menegaskan bahwa Indonesia harus terus memperkuat ketahanan energi, pangan, dan ekonomi agar mampu bertahan dalam situasi global yang tidak menentu.
“Lemhannas mengajarkan pentingnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan nasional, dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagai prasyarat utama ketahanan nasional,” tegasnya.
Sementara itu, terkait penguatan integritas kepemimpinan, Lemhannas kembali bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kerja sama ini telah memasuki tahun kedua, dengan kurikulum yang disusun bersama dan tenaga pengajar langsung dari KPK.
“Materi diberikan selama dua hari, mulai dari pencegahan hingga penguatan regulasi agar pemimpin nasional memiliki integritas tinggi dan terhindar dari praktik korupsi,” jelas Ace Hasan.
Ia menekankan bahwa penguatan integritas menjadi kunci agar kekayaan alam Indonesia dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan bangsa, tanpa pelanggaran hukum.
Hutomo Budi/Ter
