Awasi MBG, legilsator RI minta BPOM dilibatkan

Kasus keracunan masal akhir-akhir sering ditemukan dalam program makan bergizi gratis (MBG) di sekolah. Situasi ini membuat kekhawatiran dari kalangan siswa, orang tua dan pihak sekolah.

Update: 2025-10-31 15:40 GMT

Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

Kasus keracunan masal akhir-akhir sering ditemukan dalam program makan bergizi gratis (MBG) di sekolah. Situasi ini membuat kekhawatiran dari kalangan siswa, orang tua dan pihak sekolah.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dr. Sukamta mengatakan untuk menjamin kualitas, Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau Badan POM agar dilibatkan dalam program MBG. BPOM dilibatkan untuk melakukan pengawasan, mulai dari bahan pangan, proses memasak, hingga penyuluhan kepada penyedia makanan.

"BPOM untuk melakukan pembinaan dan sekaligus pengawasan, karena BPOM kan untuk mengawasi obat dan makanan olahan. Harapanya agar tata kelola MBG semakin baik,"ujar Sukamta pada ramah tamah dengan insan media di Yogyakarta, Kamis (30/10/2025).

Anggota Fraksi PKS DPR RI dari Dapil DIY ini menyebut bahwa meski masih ada kekurangan dalam pelaksanaan MBG, namun diakuinya kemampuan organisasi Indonesia dalam menyediakan 40 juta porsi makanan setiap patut diapresiasi.

"Inikan pekerjaan masif, memang pasti ada ruang-ruang terjadi eror, yang penting selalu ada evaluasi dan proses perbaikan. Kalau ada yang tidak perform dalam satu bulan itu dilakukan evaluasi, ini untuk menekan jumlah accident," imbuhnya.

Ia pun mengkhawatirkan bahwa program MBG ini akan terganggu oleh maraknya praktik judi online (judol). Judol, menurutnya menjadi ancaman serius karena perputaran uang yang sangat tinggi mencapai Rp 1.200 triliun atau setara dengan sepertiga APBN.

'Kalau ini dibiarkan dalam waktu setahun dua tahun akan menggangu kinerja ekonominya Pak Prabowo, mengganggu program seperti Kopdes Merah Putih, MBG, Sekolah Rakyat. Ini akan menggerus kebijkan Pak Prabowo yang mau mengangkat ekonomi rakyat bawah supaya naik kelas," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti banyaknya penerima bantuan sosial (bansos) terjerat judol. Harus ada pembelajaran sehingga mereka bijak dalam menggunakan bantuan dari negara.

"Kita berharap yang bersangkutan belajar menggunakan bantuan sosial ini secara bijak. Harapanya ada efek jera, jangan terlibat judol," pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Jumat (31/10).

Tags:    

Similar News