Deddy Sitorus usul anggaran MBG dialihkan untuk dana bencana

DPP PDI Perjuangan (PDIP) mendesak pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat daerah. Di tengah anomali iklim yang memicu bencana di berbagai wilayah, PDIP menilai penguatan Transfer ke Daerah (TKD) menjadi kebutuhan mendesak agar pemerintah daerah tidak kembali gagap akibat keterbatasan anggaran.

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyoroti pengalaman penanganan bencana sepanjang tahun lalu, di mana respons pemerintah pusat maupun daerah dinilai kerap terlambat karena minimnya dana siap pakai. Menurutnya, Indonesia sebagai negara rawan bencana harus memiliki skema pendanaan darurat yang kuat dan berkelanjutan.

“Kami mendorong agar ada alokasi anggaran khusus bagi daerah untuk persiapan tanggap bencana. Tahun lalu kita lihat respons pemerintah sering terlambat karena keterbatasan anggaran. Ini sangat nyata,” ujar Deddy usai pelepasan bantuan penanganan bencana ke Jawa Barat di Kantor Megawati Institute, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Secara lebih spesifik, Deddy mengajukan usulan efisiensi terhadap sejumlah program nasional berskala besar, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, efisiensi anggaran MBG dapat menjadi ruang fiskal untuk memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

“Program seperti MBG saya kira bisa diefisienkan untuk mengembalikan anggaran yang membuat pemerintah daerah lebih berdaya. Tidak hanya untuk menghadapi bencana yang sedang terjadi, tetapi juga untuk perlindungan di masa depan serta edukasi kebencanaan,” tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa usulan tersebut sejalan dengan garis ideologis partai yang mengedepankan politik ekologi. Ia menginstruksikan seluruh “Tiga Pilar” partai—struktur, legislatif, dan eksekutif—untuk konsisten menjalankan kebijakan yang berpihak pada keadilan lingkungan.

“PDI Perjuangan menyoroti pentingnya politik ekologi. Kita harus melakukan perombakan menyeluruh terhadap kebijakan-kebijakan yang selama ini tidak membawa keadilan ekologis. Seluruh jajaran partai wajib menjalankan garis kebijakan ekologi dari hulu hingga hilir,” kata Hasto.

PDIP menilai cuaca ekstrem yang melanda hampir seluruh kabupaten dan kota di Indonesia menjadi peringatan serius bagi negara untuk memperkuat kesiapan fiskal daerah. Menurut partai berlambang banteng tersebut, ketersediaan dana darurat di daerah merupakan kunci utama untuk menekan korban jiwa serta meminimalkan kerugian material akibat bencana alam di masa depan. (Arie Dwi Prasetyo)