DPRD Boyolali gelar paripurna penyampaian pendapat umum Bupati Boyolali
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali Jawatengah, gelar rapat paripurna penyampaian pendapat Bupati, atas tiga Ranperda Usulan DPRD Kabupaten Boyolali pada Selasa, 30/9/2025.
Sumber foto: Sarwoto/elshinta.com.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali Jawatengah, gelar rapat paripurna penyampaian pendapat Bupati, atas tiga Ranperda Usulan DPRD Kabupaten Boyolali pada Selasa, 30/9/2025.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Boyolali, Susetya Kusuma Dwi Hartanta,dan di dampingi sejumlah Wakil Ketua DPRD, di antaranya Fuadi dan Aziz Aminudin .Hadir dalam agenda tersebut, yakni Wakil Bupati Dwi Fajar Nirwana dan Sekretaris Daerah, Wiwis Trisiwi Handayani.
Ketiga Ranperda Usulan DPRD Kabupaten Boyolali dari Ketua DPRD Kabupaten Boyolali kepada Bupati Boyolali yakni Ranperda tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, Ranperda tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta Ranperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Wakil Bupati Dwi Fajar menyampaikan pandangan Bupati Boyolali terhadap Ranperda inisiatif DPRD Kabupaten Boyolali. Salah satu yang ditekankan yakni Ranperda tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
“Kami mengapresiasi atas inisiatif DPRD Kabupaten Boyolali dalam menyusun Ranperda ini. Pentingnya pekerja memiliki jaminan sosial tenaga kerja untuk terjaminnya perlindungan sosial bagi pekerja bukan penerima upah atau pekerja informal serta memastikan pemberi kerja sektor formal memberikan program jaminan sosial kepada pekerjanya,” Kata Dwi Fajar seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sarwoto, Rabu (1/10).
Wabup mengapresiasi dan mendukung atas disusunnya Ranperda tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.
“Permasalahan pembangunan ketahanan keluarga umumnya menekankan bahwa keluarga yang tangguh merupakan pondasi bangsa yang kuat, dan ketahanan keluarga harus diintegrasikan dalam berbagai aspek pembangunan melalui program pemerintah yang terpadu serta kebijakan yang mendukung kesejahteraan keluarga,” ujarnya.