Golkar dukung penundaan impor mobil niaga

JAKARTA — Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, menyatakan dukungan terhadap langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta pemerintah menunda rencana impor 105.000 unit mobil niaga dari India untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih.

Menurut Idrus, sikap Dasco tidak sekadar respons politik, melainkan mencerminkan pendekatan strategis yang berpijak pada konstitusi dan filosofi pembangunan nasional.

“Pandangan Pak Dasco untuk meminta penundaan tentu penuh pertimbangan. Jika kita melihat dalam perspektif nilai ‘kebenaran’ dan ‘kepenaran’, maka kebenaran menyangkut konsep besar pembangunan nasional, sementara kepenaran menyangkut kebijakan yang menjamin efektivitas strategi pelaksanaannya,” ujar Idrus di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Ia menegaskan, kebijakan ekonomi nasional harus berlandaskan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan kemandirian ekonomi dan keterlibatan masyarakat dalam sistem perekonomian nasional.

“Secara konseptual, kita berbicara tentang penataan sistem perekonomian nasional yang mandiri dan terintegrasi, yang diinspirasi oleh ideologi dan falsafah bangsa. Itu pengejawantahan Pasal 33 UUD 1945,” katanya.

Namun, Idrus menilai konsep besar tersebut harus diiringi strategi operasional yang tepat agar kebijakan tidak berjalan parsial dan kehilangan dampaknya bagi industri nasional.

“Kalau kita bicara strategi, berarti bicara koordinasi, substansi, dan konsistensi pelaksanaan. Jangan sampai kebijakan strategis justru tidak memberi efek bangkitan bagi industri dalam negeri,” ujarnya.

Sebelumnya, Dasco meminta pemerintah menunda rencana impor tersebut dengan pertimbangan Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Menurutnya, kebijakan berdampak luas terhadap industri nasional dan penggunaan APBN perlu dibahas secara komprehensif bersama kepala negara.

Memasuki tahun kedua pemerintahan, Idrus menilai penataan sistem perekonomian nasional harus semakin ditegaskan, khususnya dalam memperkuat industri manufaktur dan rantai pasok dalam negeri.

“Penundaan bukan berarti menolak pembangunan. Justru ini memastikan kebijakan benar secara konsep dan benar dalam pelaksanaannya. Memahami dulu baru mendukung,” kata Idrus.

Kritik terhadap rencana impor mobil niaga juga disampaikan Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi melemahkan industri manufaktur nasional yang pertumbuhannya masih di bawah pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

Said mengutip perhitungan lembaga riset Celios yang menyebut rencana impor itu berpotensi menggerus PDB hingga Rp39,29 triliun dan menekan surplus industri otomotif nasional.

Meski demikian, Idrus menekankan bahwa substansi utama persoalan ini bukan semata soal impor atau tidak impor, melainkan konsistensi terhadap desain besar kemandirian ekonomi nasional.

“Ini soal menjaga agar setiap kebijakan selaras dengan cita-cita kemandirian ekonomi. Kita ingin sistem ekonomi yang terintegrasi, kuat, dan berpihak pada kepentingan internal bangsa,” ujarnya.

Idrus menilai sinergi antara pemerintah dan parlemen dalam kerangka Koalisi Indonesia Maju merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga arah kebijakan nasional. (Arie Dwi Prasetyo)