Idrus Marham dorong penguatan komunikasi kebijakan pemerintah agar lebih mudah dipahami publik

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, mendorong penguatan komunikasi publik pemerintah agar berbagai kebijakan strategis dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat.

Menurut Idrus, arah kebijakan yang dirancang Presiden Prabowo Subianto pada dasarnya telah memiliki fondasi yang kuat. Namun, ia menilai penyampaian narasi kebijakan masih perlu ditingkatkan agar tidak menimbulkan persepsi yang beragam di tengah masyarakat.

“Itu memang sudah terencana dengan berbagai proyeksinya, bukan tiba masa tiba akal,” ujar Idrus Ketua Koalisi Merah Putih 2014.

Ia menilai, tantangan utama saat ini bukan terletak pada substansi kebijakan, melainkan pada bagaimana kebijakan tersebut dijelaskan secara komprehensif, sistematis, dan mudah dipahami publik. Tanpa komunikasi yang memadai, menurutnya, kebijakan yang baik berpotensi disalahartikan.

Idrus menekankan pentingnya peran para pembantu presiden, termasuk menteri dan juru bicara, dalam menyampaikan arah kebijakan pemerintah secara lebih jelas dan terstruktur. Ia mengingatkan bahwa komunikasi yang baik dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Juru bicara itu tidak mampu menjelaskan narasi argumentasi kebijakan. Mestinya setiap kebijakan dijelaskan sejak awal, bukan setelah ada kritik. Juru bicara harus secara kreatif menjelaskan narasinya, bukan sekadar menjawab,” tegasnya.

Selain itu, ia juga mendorong para menteri untuk mampu menerjemahkan kebijakan strategis ke dalam program-program konkret yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam pandangannya, berbagai kebijakan pemerintah saat ini telah mencakup aspek penting seperti ketahanan energi, ketahanan pangan, pengembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM. Idrus menilai arah tersebut sudah tepat dan relevan dengan tantangan ke depan.

“Secara konsep itu sudah benar. Ini kebijakan mendasar, prospektif, dan antisipatif,” kata dia.

Lebih lanjut, Idrus juga menyoroti pentingnya transparansi dalam menjelaskan tindak lanjut kebijakan, termasuk berbagai kemungkinan skenario yang dapat terjadi. Hal ini dinilai penting agar masyarakat memahami konteks kebijakan secara menyeluruh.

“Perlu dijelaskan tindak lanjut kebijakan itu seperti apa, dari pilihan terbaik sampai yang terburuk. Itu harus disampaikan secara terbuka,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa dinamika global, termasuk eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan sejumlah negara besar, turut memengaruhi kebijakan nasional, khususnya di sektor energi. Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah perlu menyampaikan konteks tersebut secara terbuka kepada publik.

Di sisi lain, Idrus menegaskan bahwa Partai Golkar tetap konsisten mendukung kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Dukungan tersebut, kata dia, sejalan dengan arahan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

“Sesuai arahan dan instruksi Ketua Umum, Bahlil Lahadalia, seluruh jajaran Partai Golkar mendukung sepenuhnya kebijakan yang diambil Presiden Prabowo,” kata Idrus.

Ia menambahkan, seluruh kader Golkar diharapkan dapat berperan aktif dalam membantu menjelaskan serta mengawal implementasi kebijakan pemerintah agar dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat luas.

Idrus menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi yang dibangun kepada publik.

“Substansi penting, tapi narasi juga menentukan. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan yang benar pun bisa dianggap salah,” tutup idrus.

(Arie Dwi Prasetyo)