Idrus Marham: Reformasi Polri harus fokus pada sistem

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa reformasi Polri harus dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur, dengan menitikberatkan pada perbaikan sistem, bukan pada pergantian individu semata.

Menurut Idrus, satu tahun ke depan merupakan momentum penting untuk melakukan penataan kembali institusi Polri. Tahap awal penataan, kata dia, dimulai dengan membuka dan mengoreksi berbagai kesalahan masa lalu sebagai dasar untuk melakukan perbaikan.

“Proses reformasi itu harus diawali dengan keberanian membongkar kekeliruan masa lalu. Karena dari situlah perbaikan dan penataan dapat dilakukan,” ujar Idrus Marham dalam acara Mengaji Konstitusi Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat Kamis (27/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa pemerintah sudah membentuk tim khusus untuk mereformasi Polri. Golkar, kata Idrus, percaya tim tersebut diisi oleh orang-orang yang berpengetahuan, berintegritas, dan memiliki pola kerja yang jelas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Pak Prabowo menekankan agar reformasi dilakukan dari hal-hal mendasar, dengan melibatkan seluruh komponen bangsa. Ada tahapan-tahapan yang harus ditempuh, dan itu sedang berjalan,” katanya.

Idrus juga mengingatkan pentingnya belajar dari pengalaman masa lalu, termasuk proses amandemen UUD 1945 yang menurutnya pernah melenceng dari nilai dasar Indonesia. Ia menyebut beberapa nilai yang hilang dalam proses tersebut, seperti asas kekeluargaan, gotong royong, solidaritas, dan rasa kebersamaan.

“Reformasi Polri jangan sampai mengulang kesalahan yang sama. Kita harus kembali pada nilai dasar bangsa: persatuan, objektivitas, dan keadilan,” tegasnya.

Idrus menekankan bahwa reformasi tidak boleh didasarkan pada sentimen pribadi atau dorongan mengganti figur tertentu.

“Tidak boleh lagi berpikir bahwa reformasi berarti mengganti si A atau si B. Itu subjektif dan tidak menyelesaikan masalah. Dalam agama pun diajarkan, jangan karena kebencian kepada seseorang membuat kita berlaku tidak adil,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa Golkar ingin reformasi Polri diarahkan pada penciptaan format ideal mengenai fungsi, posisi, dan peran kepolisian ke depan. Perubahan personalia, kata dia, hanya boleh dilakukan bila terkait penerapan sistem yang baru dan lebih ideal bukan karena motif politik atau tekanan publik.

“Yang kita reformasi adalah sistemnya. Jika sistem ideal sudah diterapkan dan ada individu yang tidak sesuai dengan standar sistem tersebut, barulah dilakukan pergantian. Itu pun bukan karena kebencian, tapi karena tuntutan penerapan sistem yang lebih baik,” pungkas Idrus.

Arie Dwi Prasetyo