Indeks persepsi korupsi turun ke Angka 34, Said Abdullah: Ini faktor penghambat kemajuan ekonomi

Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) Indonesia melorot ke angka 34 pada tahun 2025. Angka tersebut turun tiga poin dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di level 37.

Merespons hal tersebut, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan keprihatinannya atas merosotnya IPK tersebut. Menurutnya, konstruksi pencegahan korupsi seharusnya dimulai dari penegakan hukum yang tertib dan konsisten, serta ditopang oleh keteladanan aparat penegak hukum.

“Hal yang paling dilarang untuk dilanggar adalah aparat penegak hukum itu sendiri, karena mereka oleh undang-undang mendapatkan kedudukan yang istimewa. Kita tahu fenomena dalam proses politik, penegak hukum sering kali dilibatkan menjadi alat-alat kekuasaan. Ini yang tidak boleh terjadi,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Hasto menambahkan bahwa kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kualitas demokrasi, transparansi, dan penegakan hukumnya.

“Ketika hukum tidak berkeadilan, ini menciptakan risiko yang mengakibatkan semuanya menjadi biaya mahal. Pemilu biaya mahal, investasi biaya mahal, distribusi logistik, hingga distribusi pangan menjadi mahal. Ini yang kita tidak inginkan,” jelas Hasto.

Oleh karena itu, ia menilai penurunan indeks persepsi korupsi dan transparansi tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh, termasuk bagi partai politik. Sebagai langkah konkret, PDIP tengah merancang kurikulum khusus untuk kader.

“Kami sekarang merancang suatu kurikulum pencegahan korupsi. Kami melibatkan pakar, termasuk mantan pejabat di KPK, sebagai narasumber. Partai harus terdepan dalam upaya-upaya pencegahan korupsi tersebut,” tegas Hasto.

Senada dengan Hasto, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyatakan bahwa penurunan Indeks Persepsi Korupsi bisa menjadi salah satu faktor penghambat majunya ekonomi nasional. “Ya, salah satu faktornya pastilah itu, meski bukan satu-satunya faktor,” ungkapnya.

Said Abdullah mengaku cukup terkejut dengan turunnya skor IPK Indonesia di tengah gencarnya aksi penegakan hukum belakangan ini.

“Cukup mengagetkan. Di balik gencarnya aparat penegak hukum, justru indeks persepsinya turun. Namun, saya tidak akan mengatakan ini sebagai anomali lagi,” pungkas Said. (Arie Dwi Prasetyo)