Komisi VII ingatkan kementerian bahwa masyarakat kritis soroti kinerja

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengingatkan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Kementerian Ekonomi Kreatif yang menjadi mitra komisi, bahwa masyarakat sudah mulai kritis dalam menyoroti kinerja pemerintah.

Saleh pun meminta dua kementerian tersebut betul-betul mempersiapkan rencana kerja dan anggaran untuk tahun 2026 karena jika perancangan anggaran gagal, maka pelayanan kepada masyarakat pun bakal mengalami kegagalan.

"Ini tolong betul-betul diperhatikan, masyarakat kita kan sekarang mulai kritis nih, ya kan, mulai memperhatikan kinerja dari pemerintah, mulai memperhatikan kinerja seluruh lembaga pemerintahan," kata Saleh saat rapat kerja dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Ekonomi Kreatif di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

Menurut ia, kementerian-kementerian merupakan pelayan bagi rakyat, begitu pula anggota DPR RI yang duduk di parlemen.

Untuk itu, ia meminta dua kementerian itu agar membuat rencana anggaran yang bisa meyakinkan.

"Yakinkan kami, misalnya, seperti Ekraf (Ekonomi Kreatif), bapak menciptakan lapangan pekerjaan berapa tahun 2026, dengan anggaran yang bapak miliki sekarang," katanya.

Saleh mengatakan bahwa Kementerian Ekonomi Kreatif meminta tambahan anggaran menjadi Rp1 triliun, tetapi pihaknya juga ingin mengetahui sejauh mana efek yang akan dihasilkan jika anggaran itu disetujui. Apabila tidak ada maka anggaran kementerian itu tidak perlu ditambah.

"Tapi, kalau berbeda, ada dampaknya, masyarakat dapat pekerjaan lebih banyak, mereka meningkatkan kesejahteraan, tentu kami di Komisi VII DPR ini akan berjuang sungguh-sungguh untuk bicara," katanya.

Sama halnya terhadap Kementerian UMKM, Saleh pun ingin kementerian itu betul-betul berkontribusi untuk para pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian bagi Indonesia.

"Bagaimana mereka menjadi pengusaha-pengusaha UMKM yang benar-benar memiliki kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan standar yang ada saat ini," katanya.