Legislator PKS apresiasi pemerintah tak naikkan BBM

Di momen rapat dengar pendapat Komisi XII DPR RI yang berlangsung di Gedung Nusantara I lantai I dengan Dirjen Minyak dan Gas (Migas) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Pengatur Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Direktur Utama PT Pertanian Niaga yang berlangsung pada hari Rabu 08 April 2026.

Dalam pertemuan itu disampaikan anggota Komisi XII DPR RI, Haji Jalal Abdul Nasir, apresiasinya kepada Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya, karena memutuskan untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Terima kasih kepada Presiden Prabowo juga pemerintah, dalam hal ini Menteri ESDM, Pertamina, dan pihak terkait lainnya. Di saat sebagian besar negara di dunia sudah menaikkan harga BBM, pemerintah Indonesia berkomitmen tidak menaikkan harga BBM. Hal ini sangat membantu masyarakat," kata H. Jalal, Rabu 8 April 2026.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan, jika harga energi meningkat, maka akan menimbulkan efek berantai pada sektor lainnya. Salah satunya, yang paling terdampak adalah sektor kebutuhan pokok, seperti bahan pangan impor.

"Hal lainnya, yang juga terdampak, adalah sektor transportasi, yang ujungnya akan mempengaruhi mobilitas maupun sektor industri," ungkapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono, Rabu (8/4). 

Haji Jalal menyatakan juga mendukung keputusan pemerintah untuk menaikkan harga avtur, sebagai respon atas naiknya harga avtur hingga 70 persen atau setara Rp 23.551 per liter.

"Meski avtur dinaikkan, harga di Indonesia masih akan menjadi yang paling murah di ASEAN. Kenapa kita harus menaikkan, karena banyak maskapai luar negeri yang memanfaatkan isi avtur di Indonesia," ungkapnya lagi.

Terakhir, ia berharap masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan panic buying BBM maupun LPG 3 kg, untuk mencegah terjadinya chaos dan kelangkaan.

"Masyarakat jangan panik. Konsumsi secara normal saja, agar tak terkadi chaos dan kelangkaan. Menteri ESDM sendiri sudah menyampaikan bahwa akan ada pengaturan konsumsi BBM dan LPG dalam jumlah wajar dan bijak,"pungkasnya.