PKB sosialisasikan SK DPW, Gus Halim tekankan tata kelola

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai melakukan sosialisasi Surat Keputusan (SK) kepengurusan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB se-Indonesia kepada seluruh struktur partai di daerah. Sosialisasi ini dilakukan setelah rampungnya Musyawarah Wilayah (Muswil) serta Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) dua tahap.

Ketua DPP PKB Bidang Penguatan Organisasi, Legislatif, dan Eksekutif, Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim, mengatakan sosialisasi SK dimulai hari ini hingga 25 Januari 2026 dan menyasar seluruh DPW serta DPC PKB di tiap provinsi.

Gus Halim menilai sosialisasi ini penting agar seluruh struktur memahami secara menyeluruh hasil Muswil yang telah dilalui melalui proses panjang, termasuk berbagai usulan yang telah dibahas dan diakomodasi.

“Sosialisasi ini penting agar seluruh struktur mengetahui secara utuh hasil dari tahapan Muswil yang telah dilaksanakan di seluruh DPW se-Indonesia,” ujar Gus Halim.

Ia menegaskan penataan kepengurusan DPW merupakan bagian dari arahan Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, agar PKB tidak hanya fokus pada kemenangan elektoral, tetapi juga memiliki kesiapan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kalau hanya sekadar menang itu bukan pekerjaan berat. Tantangan terberat adalah setelah menang, apakah kita mampu mengelola pemerintahan dengan baik. Kalau tidak, kemenangan itu tidak ada gunanya,” tegasnya.

Gus Halim menjelaskan, hasil Muswil yang meliputi struktur kepengurusan, program kerja, serta langkah lanjutan disampaikan secara terbuka kepada jajaran DPW dan DPC melalui pertemuan daring.

Setelah sosialisasi, DPP PKB akan menggelar pengukuhan pengurus DPW PKB yang baru, dirangkaikan dengan Akademi Politik Kebangsaan (Akpolbang). Pengukuhan dijadwalkan berlangsung pada 1–3 Februari 2026 dan akan diikuti oleh jajaran Dewan Syuro serta Dewan Tanfidz sesuai ketentuan AD/ART dan peraturan partai.

Selain itu, pengukuhan DPW juga akan dirangkai dengan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) serta orientasi politik bagi pengurus DPW masa bakti 2026–2031 di masing-masing provinsi hingga awal April 2026.

Gus Halim menegaskan, pelantikan tersebut tidak bersifat seremonial semata karena disertai penandatanganan kontrak komitmen dan kontrak kinerja oleh para Ketua DPW.

“Ada dua kontrak yang ditandatangani, kontrak komitmen dan kontrak kinerja. Ditambah Akpolbang, ini menegaskan bahwa PKB serius menyiapkan kader untuk mengelola pemerintahan dan mengabdi kepada bangsa dan negara sesuai ideologi partai,” tuturnya.

Ia optimistis, langkah penataan organisasi ini akan memperkuat citra PKB di mata publik.

“Kami sangat yakin ketika publik mencermati dinamika internal PKB, mereka akan sampai pada kesimpulan bahwa PKB adalah partai dengan soliditas tinggi, yang benar-benar memperhitungkan kualitas, totalitas kinerja, dan komitmen jangka panjang,” pungkas Gus Halim. (Arie Dwi Prasetyo)