Satu tahun Prabowo Presiden, Fahmina Institute apresiasi kebijakan inklusif bagi penyandang disabilitas

Tepat di momentum satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sorotan evaluasi datang dari Fahmina Institute, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berfokus pada kajian sosial keagamaan dan advokasi masyarakat marjinal di wilayah Cirebon dan sekitarnya.

Roziqoh, Program Manager Fahmina Institute, yang juga dikenal sebagai Ketua Fatayat NU Kabupaten Cirebon, menyampaikan apresiasi khusus terhadap komitmen pemerintah dalam mewujudkan kualitas manusia Indonesia yang inklusif, khususnya bagi penyandang disabilitas.

"Menjelang satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo-Gibran, Fahmina melihat berbagai tantangan selama satu tahun ini, sekaligus memberikan apresiasi, terutama terkait komitmen pemerintah dalam mewujudkan nawacita keempat, yakni meningkatkan kualitas manusia Indonesia dengan memastikan bahwa penyandang disabilitas menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional," ujar Roziqoh.

Roziqoh, seorang aktivis yang aktif dalam isu gender, advokasi masyarakat marjinal, dan pendampingan ekonomi, menyoroti kebijakan-kebijakan yang dianggap berpihak pada kelompok disabilitas dalam setahun terakhir. Lulusan S2 Magister Pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta ini melihat implementasi nyata di sektor pendidikan dan kesehatan.

"Fahmina melihat dalam satu tahun terakhir kebijakan pemerintah telah berpihak pada pendidikan inklusi. Di antaranya dapat dilihat di berbagai perguruan tinggi dan pendidikan lainnya yang telah memasukkan pendidikan inklusi, termasuk memberikan akses kesehatan yang setara bagi penyandang disabilitas," jelas Roziqoh, yang juga berperan aktif dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).

Menurutnya, langkah-langkah tersebut merupakan wujud nyata pemerintah dalam bergerak menuju peningkatan kualitas manusia yang berkeadilan dan berkeadaban. Roziqoh juga menyampaikan harapannya agar komitmen inklusivitas ini tidak berhenti. Fahmina Institute mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan tersebut di tahun-tahun mendatang.

"Kami juga berharap agar komitmen ini terus dilanjutkan dan semakin diperkuat di tahun mendatang, sehingga Indonesia menjadi negara yang inklusif, di mana setiap warga negaranya memiliki ruang yang setara untuk berkontribusi dan bermartabat," tutup Roziqoh. ( Dd)