Kemensos salurkan bansos untuk 1,7 Juta KPM terdampak banjir di 3 provinsi Sumatera

Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) reguler triwulan pertama berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako kepada lebih dari 1,7 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah terdampak banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Yang pertama adalah bantuan sosial reguler untuk tiga provinsi, sudah kami salurkan sejak awal Februari,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam Rapat Koordinasi Satgas Percepatan Pemulihan Pasca Bencana Banjir di Wilayah Sumatera di Ruang Pustaka Loka, Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Total anggaran bansos reguler PKH dan sembako di tiga provinsi tersebut mencapai Rp1.832.738.125.000. “Ditujukan kepada 1,7 juta lebih keluarga penerima manfaat. Untuk tiga provinsi, Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara,” ujarnya.

Selain bansos reguler, Kemensos juga menyalurkan bansos kebencanaan atau bansos adaptif, mulai dari dukungan logistik dan dapur umum hingga rehabilitasi dan rekonstruksi yang meliputi santunan, jaminan hidup, isian hunian, dan pemulihan ekonomi.

“Kami sudah mulai menyalurkan untuk ahli waris, untuk isian hunian maupun juga untuk jaminan hidup dan sekarang akan disusul untuk pemulihan ekonomi dan sosial. Kami mengikuti penyaluran BNPB. BNPB pada minggu yang lalu sudah salur, kita akan menyusul di belakangnya,” terangnya.

Gus Ipul menjelaskan, mekanisme penyaluran bansos pascabencana Sumatra diawali dengan penggunaan data nasional BNPB sebagai rujukan. Selanjutnya dilakukan penetapan By Name By Address (BNBA) oleh kepala daerah yang ditandatangani Kapolres, Kajari, dan Dandim.

Data tersebut kemudian melalui proses validasi dan persetujuan Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas. Berdasarkan hasil verifikasi, Kemensos menyalurkan bantuan sesuai jenis dan skema yang telah ditetapkan.

Pada tahap pelaksanaan dan pascapenyaluran, Kemensos bersama pemerintah daerah, penyalur, serta unsur pendamping melakukan asistensi untuk memastikan verifikasi data, monitoring, dan pelaporan berjalan baik.

“Bersama Pemda dan penyalur, didampingi oleh teman-teman kami dari Tagana, pendamping PKH, Karang Taruna maupun pilar-pilar sosial yang lain, kita melakukan verifikasi data, monitoring bantuan, dan yang terakhir adalah pelaporan dan dokumentasi,” ujar Gus Ipul.

Hingga kini, 29 dari 53 kabupaten/kota telah tervalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan siap menerima penyaluran. “Anggaran kami, yang kita butuhkan nanti semuanya itu Rp2 triliun lebih. Rp600 miliar lebih di antaranya sudah siap dengan menggunakan RO khusus, Direktif Presiden. Terima kasih dukungan dan bantuan dari Pak Mensetneg,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta percepatan realisasi anggaran bansos perorangan. “Yang pertama, uang lauk pauk Rp15 ribu per hari perorang, kemudian uang untuk perabotan (hunian) Rp3 juta, dan uang bantuan stimulan untuk ekonomi dari Kemenkeu kepada Kemensos,” kata Tito. Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta sejumlah menteri dan pimpinan lembaga lainnya.

Rizki Rian Saputra/Ter