Kericuhan warnai penyerahan SK Pelaksana Cagar Budaya Keraton Solo oleh Fadli Zon

Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menegaskan komitmen negara dalam melindungi dan mengembangkan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai kawasan cagar budaya nasional. Penegasan itu disampaikan saat penyerahan Surat Keputusan (SK) Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 di Keraton Solo, Minggu (18/1/2026), meski prosesi tersebut sempat diwarnai kericuhan.

Fadli Zon menyerahkan SK penunjukan Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan Hadiningrat kepada Maha Menteri KGPA Tedjowulan. Dalam sambutannya, Menbud menekankan bahwa penetapan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai kawasan cagar budaya nasional merupakan bentuk pengakuan negara atas nilai strategis keraton dalam sejarah kebudayaan dan peradaban Indonesia.

“Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya nasional pada 3 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 208 Tahun 2017,” ujar Fadli Zon seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso, Senin (19/1).

Menurutnya, penetapan tersebut didasarkan pada pemenuhan sejumlah kriteria, di antaranya sebagai wujud kesatuan dan persatuan bangsa serta karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan Indonesia. Fadli Zon juga menyampaikan bahwa upaya pelestarian membutuhkan dukungan semua pihak. Ia mencontohkan, Kementerian Kebudayaan telah memulai revitalisasi panggung Songgo Buwono sejak 2025 dan kini telah rampung.

“Panggung Songgo Buwono ini merupakan salah satu cagar budaya penting dan ke depan akan kita tetapkan sebagai cagar budaya tersendiri,” katanya.

Selain itu, revitalisasi museum Keraton juga telah dimulai. Fadli Zon berharap pengembangan museum dapat dilanjutkan tahun ini agar artefak dan benda bersejarah dapat diakses publik dengan narasi dan tata pamer yang mudah dipahami, khususnya oleh generasi muda.

Dalam kesempatan tersebut, Menbud juga menyatakan dukungan penuh kepada KGPA Tedjowulan sebagai pelaksana. Ia mendorong Tedjowulan untuk mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, maupun pihak swasta, untuk bersama-sama menjaga kelestarian Keraton Kasunanan Surakarta sebagai ruang strategis kemajuan kebudayaan.

Namun, penyerahan SK tersebut sempat diwarnai ketegangan. Kericuhan terjadi saat Putri tertua Paku Buwono XIII, GKR Panembahan Timoer Rumbai, melakukan protes langsung di hadapan Fadli Zon di Sasana Sewaka. GKR Timoer maju ke depan mikrofon dan meminta waktu untuk berbicara.

“Saya minta waktu untuk bicara sebentar. Saya punya hak di sini sebagai warga negara Indonesia,” ucapnya.

Namun, sebelum pernyataannya selesai, mikrofon mendadak dimatikan. Situasi semakin memanas ketika Permaisuri GKR Paku Buwono turut berbicara dengan Fadli Zon. Abdi dalem, sentono dalem, serta pendukung PB XIV Hangabehi terdengar menyoraki dan meminta rombongan GKR Timoer untuk turun dari area acara.

Diketahui, rombongan GKR Timoer bersama Permaisuri GKR Paku Buwono dan GKR Devi Lelyana baru tiba di lokasi usai sambutan Wali Kota Solo Respati Ardi dan Menbud Fadli Zon selesai disampaikan. Keributan berlangsung sekitar 15 menit sebelum akhirnya acara kembali dilanjutkan setelah rombongan GKR Timoer meninggalkan lokasi.

Usai penyerahan SK, Fadli Zon didampingi KGPA Tedjowulan, PB XIV Hangabehi, GKR Koes Moertiyah Wandansari, dan rombongan meninjau sejumlah bagian di dalam Keraton Solo