DPR RI minta pengawasan ketat menyeluruh penyelenggaraan MBG

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menilai pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini diutarakan Cucun menyikapi terjadinya kembali kasus keracunan massal di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, yang menimpa ratusan murid SMP.

"Kasus berulang seperti ini menunjukkan lemahnya penerapan SOP di lapangan, maka diperlukan pengawasan yang ketat dan evaluasi menyeluruh," ujarnya di Soreang, Selasa (14/10/2025).

Dia berpandangan, jika standar operasional prosedur dilanggar dan tak menjaga sanitasi dengan baik, insiden serupa akan terus terjadi di setiap daerah. Oleh karenanya, Cucun meminta Badan Gizi Nasional memperketat pengawasan dan menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terindikasi melanggar aturan.

"Sebelum kembali beroperasi, setiap SPPG harus menjalani proses verifikasi dan menandatangani fakta integritas baru," ucapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Titik Mulyana, Rabu (15/10).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan BGN mengembangkan aplikasi yang bisa memantau proses pengadaan dan pengolahan bahan makanan, termasuk durasi penyimpanan bahan basah seperti daging dan ikan.

"Bisa jadi makanan sudah terpapar bakteri karena terlalu lama disimpan. Dengan aplikasi, bahan yang akan dimasak bisa diunggah dan dicek terlebih dahulu," tuturnya.

Dirinya pun menyarankan agar penyelenggara program MBG belajar dari pondok pesantren yang telah berhasil mengelola makanan untuk ribuan santri tanpa adanya kasus keracunan.

"Pesantren bisa jadi contoh. Mereka memiliki sistem pengolahan dan distribusi makanan yang baik. BGN bisa belajar dari pengalaman mereka," tegasnya.

Meskipun di setiap SPPG terdapat tenaga ahli gizi, kepala unit, dan akuntan yang bertanggung jawab, Cucun memandang sistem pengawasan perlu diperbaiki agar lebih ketat dan transparan.

"Kami akan melakukan evaluasi total kasus yang terjadi di Bandung Barat dan beberapa daerah lain yang terjadi," katanya.

Pihaknya mengingatkan agar seluruh penyelenggara MBG di daerah segera memperkuat komitmen terhadap standar operasional prosedur demi menjamin keselamatan dan kesehatan para penerima manfaat program. DPR, ditekankan Cucun, bakal mendorong sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti lalai.

"Presiden sudah menegaskan, kalau ada yang main-main dalam pelaksanaan SOP, tutup dulu, buat perjanjian ulang, dan pastikan layak dilanjutkan atau tidak," pungkasnya.

Sebelumnya, ratusan siswa SMP di Cisarua mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi menu dari program MBG, Selasa. Gejala yang muncul adalah pusing, mual, sakit perut, dan muntah, beberapa jam setelah mereka menikmati hidangan MBG.

Makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan tersebut dipasok oleh SPPG di Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.