18 segel usaha wisata di Puncak, Bogor segera dicabut, ekonomi warga siap pulih

Harapan masyarakat Bogor Selatan untuk kembali bekerja di sektor pariwisata kembali terbuka. Pemerintah memastikan sebanyak 18 lokasi usaha wisata di kawasan Puncak akan segera dicabut segelnya setelah memenuhi seluruh sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Kepastian itu disampaikan dalam kegiatan penanaman pohon di area Eager Adventure Land (EAL), Selasa (28/10/2025). Agenda ini menjadi simbol komitmen bersama antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat menjaga keseimbangan antara pemulihan lingkungan dan keberlanjutan ekonomi.

Hadir dalam acara ini Anggota DPR RI Mulyadi, Bupati Bogor Rudi Susmanto, Direktur Jendral Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup Irjen Rizal Irawan serta pengusaha setempat.

Dirjen Gakkkum KLH, Rizal, menjelaskan bahwa penegakan hukum lingkungan hidup bukan semata memberikan sanksi, tetapi juga memastikan upaya restorasi dilakukan nyata.

“Roh dari Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah pemulihan. Pengusaha diberi kesempatan memperbaiki, menanam kembali, membuat embung dan mengambil langkah nyata untuk memulihkan alam,” ujarnya.

Mulyadi, legislator daerah pemilihan Bogor Selatan menyampaikan apresiasi kepada KLH karena penerapan hukum dilakukan tegas, sekaligus membuka ruang dialog untuk menyelamatkan mata pencaharian warga.

“Ekonomi harus berjalan tanpa mengancam kelestarian alam. Ada titik tengah yang harus dijaga,” katanya.

Ia menegaskan, keindahan alam dan udara segar Bogor Selatan adalah modal utama masyarakat untuk hidup dan bekerja.

Dalam kesempatan ini, diumumkan bahwa pencabutan 18 segel usaha rencananya dilakukan Selasa pekan depan. Momen tersebut bahkan diusulkan sebagai “Hari Puncak Hijau” untuk mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan ekowisata di kawasan Puncak.

Mulyadi menilai Bupati Bogor menunjukkan empati besar terhadap warganya yang terdampak penutupan usaha.

“Banyak warga berkata, ‘Pak kami lapar, siapa yang urus perut kami?’ Ini adalah isu kemanusiaan,” tuturnya.

Masyarakat berharap kolaborasi pemerintah dan pengusaha terus berlanjut agar pemulihan ekonomi dan lingkungan berjalan seimbang, sekaligus meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.