Solusi balap liar, DPRD Kota Bekasi desak Pemerintah bangun wadah otomotif

Maraknya aksi balap liar di Kota Bekasi memicu keprihatinan berbagai pihak, termasuk legislatif daerah.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Adelia, menegaskan bahwa penanganan balap liar tidak cukup hanya dengan penertiban semata.

"Pemerintah Kota Bekasi perlu memberikan wadah resmi bagi para remaja yang memiliki hobi otomotif, khususnya di bidang balapan," kata Adel ketika dihubungi Kejaring telepon, Selasa (23/9).

Menurut Adelia, para remaja yang terjun dalam balap liar umumnya mencari tantangan dan sensasi adrenalin.

Namun, karena tidak adanya wadah yang legal dan terjangkau, mereka memilih jalan pintas dengan menjadikan jalan raya sebagai arena balap.

“Balap liar itu kan kita harus tahu dulu masalah utamanya apa. Anak-anak muda itu nyari adrenalin, ingin diakui, dan butuh tempat menyalurkan hobi. Kalau tidak ada wadah resmi, ya mereka akan cari jalan sendiri,” ungkapnya.

Adelia juga menilai, solusi jangka panjang untuk mengatasi balap liar adalah dengan menghadirkan wadah balap resmi.

Menurutnya fasilitas tersebut bukan hanya sebagai sarana olahraga, tetapi juga menjadi ruang pembinaan agar para remaja dapat diarahkan menjadi atlet berprestasi.

“Kalau memang mereka ngotot mau balapan, ya sudah, pemerintah harus menyiapkan tempat resmi. Dari situ bisa ditata oleh Dispora, diarahkan agar menjadi atlet, bahkan bisa ikut kejuaraan resmi. Jadi hobi mereka tetap tersalurkan, tapi dengan cara yang benar,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa Kota Bekasi sebenarnya tidak kekurangan sumber daya manusia (SDM) maupun fasilitas.

Namun, kurangnya program dan acara yang konsisten membuat remaja kesulitan menemukan wadah positif untuk menyalurkan minat otomotif.

“Kita tidak pernah kekurangan SDM, tidak pernah kekurangan fasilitas. Tapi kita memang kekurangan acaranya. Itu yang membuat anak-anak lebih memilih jalanan,” tutur Adelia.

Selain masalah fasilitas, Adelia juga menyoroti minimnya akses informasi program pemerintah bagi remaja.

Ia mencontohkan, ketika dilakukan survei kecil kepada pelajar SMA maupun SMP, banyak dari para remaja ters buttidak mengetahui adanya program atau kegiatan pembinaan yang disediakan pemerintah.

“Maksudnya gini, orang tuh nggak tahu kok ada program ini, ada kegiatan itu. Padahal pemerintah sudah bikin, tapi akses informasinya kurang. Anak-anak muda itu justru paling rentan karena tidak tahu harus kemana menyalurkan hobinya,” jelasnya.

Menurut Adelia, hal ini menjadi akar persoalan yang harus segera diselesaikan. Tanpa edukasi dan sosialisasi yang tepat, upaya penertiban hanya akan bersifat sementara.

“Kalau cuma penertiban oleh Dishub atau Satpol PP, itu ibarat ngusir nyamuk. Nanti hilang sebentar, tapi muncul lagi. Harus dicari akar masalahnya, bagaimana mereka bisa diarahkan dengan baik,” ucapnya.

Ia menegaskan, solusi mengatasi balap liar bukan hanya tanggung jawab kepolisian, melainkan memerlukan kolaborasi lintas dinas.

"Beberapa instansi yang dinilai bisa berperan adalah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta Satpol PP," tuturnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Selasa (23/9).

Dengan adanya kolaborasi lintas sektor, diharapkan penanganan balap liar tidak hanya sebatas penindakan, tetapi juga pembinaan jangka panjang.

Adelia optimistis, bila pemerintah kota serius memfasilitasi hobi otomotif, banyak remaja yang bisa diarahkan menjadi atlet profesional.

“Kalau mereka diarahkan, bukan tidak mungkin dari Kota Bekasi lahir pembalap nasional atau bahkan internasional. Tapi itu semua butuh langkah nyata, bukan sekadar wacana,” pungkasnya.