D8: Pakistan, Turki, Mesir terlibat aktif dalam upaya mediasi TimTeng

Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Ekonomi D-8, Duta Besar Sohail Mahmood, mengatakan kepada Anadolu bahwa anggota seperti Pakistan, Turki, dan Mesir telah aktif membantu upaya mediasi untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dalam perang Iran. Mahmood juga mengatakan bahwa mereka mendukung gencatan senjata, dan mempromosikan solusi diplomatik yang langgeng.

Semua pihak memiliki tugas dan tanggung jawab historis dalam pembicaraan gencatan senjata yang direncanakan antara AS dan Iran di Pakistan, katanya dalam pernyataan tertulis. Dia menambahkan bahwa diplomasi di balik layar selama beberapa minggu telah membantu menciptakan peluang penting untuk mundur dari ambang kehancuran.

Mahmood menggarisbawahi bahwa pembicaraan di Islamabad harus produktif dan mengarah pada perdamaian yang stabil. Dia memperingatkan bahwa risikonya tetap sangat tinggi, terutama untuk pasar energi global dan ekonomi yang bergantung pada pasokan minyak Teluk yang stabil.

Namun, dia mengatakan bahwa peluang untuk terobosan sama pentingnya dan menyatakan harapan bahwa semua pihak akan bertindak secara bertanggung jawab dan serius untuk membuat negosiasi berhasil.

D-8 merupakan organisasi kerja sama ekonomi yang dibentuk pada 1997 oleh delapan negara berkembang, yaitu Indonesia, Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Azerbaijan bergabung sebagai anggota kesembilan pada Desember 2024.

Indonesia memegang keketuaan D-8 periode 2026–2027 dengan tema "Menavigasi Pergeseran Global: Memperkuat Kesetaraan, Solidaritas, dan Kerja Sama untuk Kemakmuran Bersama." Lima prioritas keketuaan Indonesia meliputi penguatan perdagangan, pengembangan ekonomi halal, ekonomi hijau dan biru, konektivitas dan ekonomi digital, serta reformasi organisasi.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI pada Rabu (8/4) memastikan agenda keketuaan Indonesia di D-8 tetap berjalan meski KTT D-8 yang semula dijadwalkan pada April ini ditunda, menegaskan bahwa Indonesia terus mencermati kondisi global untuk menentukan jadwal agenda D-8 periode 2026-2027.

"Prioritas-prioritas kita masih akan dilanjutkan. Tak ada pembatalan, tetapi kita hanya mencari waktu yang lebih tepat. Hal ini juga terus dikoordinasikan dengan Sekretariat Jenderal D-8 serta negara-negara anggota yang lain," kata juru bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela.

Sumber : Anadolu