Kecepatan transformasi digital ASEAN diukur dari pemerataan, bukan sekadar teknologi

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa kecepatan transformasi digital di kawasan ASEAN tidak dapat diukur semata dari adopsi teknologi canggih atau besaran ekonomi digital, melainkan dari seberapa luas manfaat teknologi tersebut dirasakan oleh masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Meutya dalam sesi diskusi “Is ASEAN Moving Fast Enough?” pada World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

Menurut Meutya, pertanyaan utama bukan apakah ASEAN bergerak cepat, tetapi cepat untuk siapa dan ke arah mana.

Meutya menyoroti bahwa narasi kecepatan digital kerap terjebak pada angka adopsi Artificial Intelligence (AI) dan nilai ekonomi digital.

Padahal, tantangan terbesar bagi Indonesia dan ASEAN adalah memastikan teknologi tersebut dapat diakses secara merata oleh ratusan juta penduduk di kawasan.

“Bagi kami di Indonesia dan sebagian besar negara anggota ASEAN, definisi kecepatan adalah seberapa cepat kami bisa menyebarluaskan teknologi, terutama kepada 700 juta penduduk di kawasan ini. Di Indonesia saja ada 280 juta jiwa yang tersebar di 17.000 pulau. Tantangan terbesarnya adalah memastikan teknologi tersedia untuk semua,” ujar Meutya, Kamis waktu setempat.

Menurut Meutya, inklusivitas adalah bagian tak terpisahkan dari kesiapan digital. Kecepatan infrastruktur tidak akan bermakna jika tidak dibarengi dengan kecepatan literasi digital, khususnya bagi generasi muda.

Ia menekankan bahwa bonus demografi di kawasan Asia hanya akan menjadi keuntungan nyata jika dibarengi dengan keterampilan.

“Bonus demografi hanya akan bermanfaat jika mereka terampil. Jadi, kita harus melihat seberapa cepat kita bisa mengedukasi dan meliterasi rakyat kita,” tambahnya.

Menkomdigi menjelaskan bahwa ASEAN juga tengah mematangkan Digital Economic Framework Agreement (DEFA) untuk mempercepat perkembangan ekonomi digital di kawasan.

Kerangka kerja ini dirancang bukan sekadar sebagai perjanjian dagang, melainkan sebagai sistem operasi, yang memperkuat konektivitas antarnegara.

Salah satu bukti nyata interoperabilitas ini adalah keberhasilan sistem pembayaran digital QRIS yang kini dapat digunakan lintas negara, seperti di Thailand dan Malaysia.

Selain itu, posisi netral ASEAN juga dinilai sebagai kekuatan strategis yang membuka akses luas terhadap teknologi dan investasi dari seluruh dunia.

“Netralitas ASEAN memberikan kepastian bahwa keterbukaan kawasan ini selalu tersedia bagi seluruh dunia,” tegas Meutya. (Ter)