Menilik posisi Malaysia atas perang Iran

Negara tetangga Indonesia, Malaysia, gencar melakukan diplomasi damai yang mendorong terciptanya perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Upaya diplomasi damai yang ditampilkan Malaysia dengan menyampaikan sikap dan melakukan dialog di tingkat pemimpin negara memberi gambaran pada khalayak mengenai seperti apa negeri jiran itu menempatkan posisinya sebagai negara yang mengedepankan perdamaian di tengah perang Iran.

Terhitung sejak serangan Israel dengan dukungan Amerika Serikat ke Iran pada 28 Februari, yang meningkatkan eskalasi di Timur Tengah, pernyataan resmi dan sejumlah dialog tingkat pemimpin dilakukan Malaysia.

Berdasarkan catatan dan penelusuran yang di Kuala Lumpur, sejak serangan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim langsung mengeluarkan pernyataan resmi.

Ia menyebut serangan Israel — yang dibekingi Amerika Serikat — terhadap Iran, membawa Timur Tengah ke ambang bencana.

Anwar Ibrahim memandang serangan itu sebagai upaya tercela untuk menggagalkan perundingan nuklir yang tengah berlangsung antara Iran dan Amerika Serikat.

Anwar kemudian mendesak Israel dan AS menghentikan serangan — yang menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara ASEAN pertama yang bersuara atas peristiwa itu.

Serangan yang kemudian menewaskan pemimpin tertinggi Iran Khamenei itu disebut-sebut didukung operasi intelijen.

Anwar mengecam keras pembunuhan terhadap Ali Khamenei dan menyatakan belasungkawa kepada rakyat Iran. Dia menyatakan Israel dan AS semestinya sadar atas konsekuensi dari tindakannya.

Bagi Anwar, penargetan terhadap seorang pemimpin negara memunculkan preseden berbahaya dan melemahkan norma serta prinsip yang menopang tatanan internasional.

Lebih dari itu serangan terhadap sebuah negara berdaulat, menurut dia, melanggar undang-undang internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Selanjutnya seiring meningkatnya eskalasi di Timur Tengah, dengan serangan balasan Iran terhadap kantung-kantung pangkalan militer Amerika Serikat yang tersebar di negara-negara Asia Barat, Kementerian Luar Negeri Malaysia bergerak melindungi warga negara Malaysia yang berada di negara-negara terdampak.

Upaya pemulangan dilakukan di tengah terdampaknya penerbangan internasional kala itu, sebagaimana juga dilakukan negara-negara lain termasuk Indonesia.

Dialog tingkat pemimpin

Di tengah gejolak geopolitik global, Anwar Ibrahim terbilang aktif melakukan dialog antarpemimpin melalui sambungan telepon.

Tanggal 5 Maret 2026, atau lima hari setelah serangan Israel terhadap Iran dilakukan Israel-AS, Anwar melakukan kontak dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif untuk bertukar pandangan tentang situasi kawasan.

Dia mengulangi pernyataannya terdahulu bahwa serangan itu pelanggaran terhadap undang-undang internasional dan Piagam PBB.

Anwar dan Shehbaz Sharif mendorong penghentian saling serang itu dan mendesak gencatan senjata segera tanpa syarat serta kembali ke meja perundingan.

Masih di hari yang sama, Anwar lalu melakukan sambungan telepon dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Dia menyampaikan solidaritas Malaysia atas peristiwa peluru balistik yang menuju ruang udara Turki.

Dia dan Erdogan menyerukan semua pihak untuk menahan diri untuk menurunkan tensi.

Dua hari setelahnya, Anwar Ibrahim mengontak Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Malaysia menyatakan simpati dan dukungan terhadap UEA yang terdampak atas serangan balasan Iran ke pangkalan udara AS di negara itu.

Anwar sekaligus melakukan diplomasi untuk memastikan keselamatan sedikitnya 10.000 rakyatnya di UEA.

Ia tercatat juga mengontak sejumlah pemimpin negara lain, seperti Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Putera Mahkota dan Perdana Menteri Bahrain HRH Putera Salman bin Hamad Al-Khalifa.

Selanjutnya dia melakukan sambungan telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi. Dalam kesempatan itu Anwar menyampaikan simpatinya kepada Iran, namun Malaysia tetap pada pendiriannya mendorong upaya diplomasi untuk meredakan konflik.

Semua upaya dilakukan Anwar sambil memastikan keselamatan warganya di negara terdampak dan memikirkan strategi ekonomi di tengah potensi krisis yang mungkin terjadi.

Dia juga menelepon Perdana Menteri Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah, Menteri Luar Negeri Oman Sayyid Badr Albusaidi, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden RI Prabowo Subianto serta kembali mengontak Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.

Selain itu dia juga melakukan kontak telepon dengan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon, PM Jepang Sanae Takaichi, kembali menghubungi Perdana Menteri Bahrain Putera Salman bin Hamad Al-Khalifa, mengontak Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, PM Singapura Lawrence Wong serta PM Lebanon Nawaf Salam.

Dalam percakapan dengan para pemimpin negara tersebut Anwar terus menyampaikan pandangan Malaysia tentang pentingnya gencatan senjata segera dan menempuh jalur diplomasi.

Satu hal yang menyita perhatian adalah rencana Anwar menemui Prabowo Subianto di Jakarta atas undangan Prabowo.

Dua sahabat baik itu akan bertemu Jumat (27/3), untuk secara khusus mendiskusikan geopolitik global.

Sehari sebelum pertemuan dilakukan, Anwar secara khusus memberikan pernyataan resmi kepada rakyat Malaysia mengenai sikap Malaysia mengenai konflik Timur Tengah, termasuk terkait kebijakan bahan bakar minyak negara tersebut.

Pernyataan resmi itu disiarkan secara langsung oleh berbagai stasiun televisi resmi pemerintahan dan stasiun televisi lokal.

Anwar menyatakan terima kasih kepada Presiden Iran karena telah mengizinkan kapal tanker Malaysia melewati Selat Hormuz.

Dia juga menyampaikan bahwa Iran, negara-negara Teluk, adalah negara sahabat yang dekat dengan Malaysia baik dalam perdagangan, budaya, pendidikan, dan investasi. Sehingga segala sesuatu yang terjadi di Iran akan berdampak bagi Malaysia.

Hingga saat ini Malaysia terus melakukan dialog dengan pemimpin di tingkat Global.

Mengacu kepada rencana pertemuan Anwar dengan Prabowo, publik menanti hasil nyata dari dialog tatap muka antara kedua pemimpin di Jakarta, yang diharapkan mampu memperkuat suara kolektif Asia Tenggara dalam mendorong solusi di tengah situasi global yang kian tidak menentu.