Pakar tanggapi proposal Perdamaian Gaza usulan Presiden Trump

Ketua Umum Perhimpunan Kajian Keamanan Dunia (PKKD), Ade Rio Arianto, menilai proposal perdamaian Gaza yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berpotensi tidak netral.

Arianto menyebut proposal tersebut berpotensi merugikan Palestina karena mengatur demiliterisasi Gaza tanpa menerapkan kebijakan serupa terhadap Israel.

Penilaian itu disampaikan Arianto saat menanggapi pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Proposal perdamaian tersebut memuat rencana demiliterisasi Gaza serta agenda rekonstruksi pascaperang di wilayah tersebut.

Menurut Arianto, kebijakan itu merupakan bagian dari kepentingan Amerika Serikat untuk mempertahankan perannya di Timur Tengah.

“Jadi pasca perang Israel-Hamas, Israel-Palestina di tahun 2023 sampai 2025 yang lalu, itu kan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, memiliki kepentingan dalam rangka menjaga bagaimana peran Amerika Serikat di Timur Tengah tetap relevan,” katanya, dalam wawancara di Radio Elshinta, (Rabu/1/2026).

Ia menjelaskan, proposal perdamaian Trump terdiri dari 20 poin dengan sejumlah agenda utama yang berdampak langsung pada Gaza dan Palestina.

“20 poin yang dibuat atau dibentuk oleh Donald Trump sebenarnya sangat kompleks ya, tetapi inti-intinya ada di poin 9, poin 13, dan poin 16,” ujarnya.

Arianto juga menyoroti poin ke-13 yang mengatur agenda demiliterisasi Gaza dalam proposal tersebut.

“Gaza harus dinetralkan dengan cara melakukan deskalasi, kemudian menghancurkan seluruh kekuatan Hamas ya di sana. Tapi di sisi lain tidak melakukan proses demiliterisasi di Israel,” kata Arianto.

Ia menilai kebijakan itu tidak diterapkan secara seimbang terhadap semua pihak yang terlibat konflik. Dalam proposal tersebut, Israel justru disebut mendapatkan ruang untuk memperluas pengaruhnya di Gaza.

“Justru malah Israel ini diberikan wewenang nanti secara bertahap untuk membentuk batas-batas formasi kekuasaan ya di Gaza,” ujarnya.

Ariabto menilai kondisi itu dapat menimbulkan ketimpangan dalam proses penyelesaian konflik Palestina-Israel.

“Jadi secara tidak langsung proposal perdamaian yang dibentuk oleh Trump ini ya mungkin merugikan bagi Palestina, tetapi di sisi lain menguntungkan Israel,” katanya.

Ia mengingatkan agenda perdamaian tersebut perlu dikaji secara kritis karena berkaitan dengan kepentingan geopolitik Amerika Serikat di Timur Tengah.

Steffy Anastasia/Mgg/Rama