China pamer kekuatan militer lewat latihan besar di sekitar Taiwan

Latihan militer besar China di sekitar Taiwan menunjukkan kemampuan kuat Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) menentang separatisme, kata Juru Bicara Kementerian Pertahanan Zhang Xiaogang, Jumat.

Menurut Zhang, latihan tersebut menegaskan kesiapan Beijing menghadapi provokasi dan campur tangan asing saat ini, dan sepenuhnya memamerkan kemampuan PLA.

Latihan bertajuk Justice Mission 2025 yang digelar pada Selasa dengan melibatkan pasukan darat, roket, laut, dan udara dalam skala besar nasional itu dilakukan di berbagai arah sekitar pulau.

PLA menggelar manuver komprehensif yang menguji komando gabungan, koordinasi lintas matra, dan kemampuan tempur terpadu, kata Zhang dalam pernyataan tertulis Kementerian Pertahanan China pada Jumat pagi waktu setempat.

Komando Teater Timur PLA, kata dia, berhasil menyelesaikan latihan tersebut, menguji kemampuan operasi gabungan, sekaligus menunjukkan kekuatan untuk melawan separatisme, mendorong reunifikasi, dan menghalangi intervensi pihak luar dalam skenario militer kompleks dan realistis terkini.

Zhang mengatakan setiap provokasi terkait Taiwan akan dihadapi secara tegas.

Dia lebih lanjut menegaskan bahwa semua upaya menghambat reunifikasi China pasti gagal, sejalan dengan kebijakan Beijing menjaga kedaulatan dan integritas teritorial nasional jangka panjang pemerintah pusat saat ini.

Menurutnya, operasi anti separatis dan anti-intervensi di sekitar Taiwan sepenuhnya sah, perlu, dan beralasan, serta bertujuan menjaga stabilitas kawasan, keamanan nasional, dan kepentingan inti negara China sesuai hukum internasional dan prinsip pertahanan nasional.

Taiwan telah diperintah terpisah dari China daratan sejak 1949, setelah perang saudara, dengan pemerintahan terpilih sendiri dan militer sendiri, meski Beijing memandang pulau itu sebagai provinsinya yang tidak terpisahkan secara historis.

Beijing menentang kontak resmi negara asing dengan Taipei dan menyatakan kedaulatan China atas Taiwan tidak dapat diganggu gugat, sementara pemerintah Taiwan menegaskan status otonom tanpa mendeklarasikan kemerdekaan formal secara sepihak di tengah tekanan regional.