Krisis energi: Korsel perketat rotasi kendaraan di hari kerja

Pemerintah Korea Selatan akan memperketat rotasi kendaraan pada hari kerja di sektor publik untuk mengantisipasi gangguan pasokan minyak akibat ketegangan di Timur Tengah.

Kementerian Iklim, Energi, dan Lingkungan Korea Selatan (Korsel) pada Selasa (24/3) menyatakan kebijakan tersebut mulai diterapkan pada Rabu dengan meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan sektor publik.

Sistem pembatasan dilakukan berdasarkan digit terakhir pelat nomor kendaraan yang dibagi menjadi lima kelompok. Setiap kelompok dilarang beroperasi pada hari kerja tertentu.

Sistem tersebut sebenarnya telah diterapkan, tetapi sebelumnya dijalankan secara longgar.

Kendaraan listrik dan hidrogen dikecualikan dari pembatasan tersebut.

Kementerian itu akan mendistribusikan pedoman implementasi kepada sektor publik serta mendorong penerapan sanksi bagi lembaga yang tidak mematuhi aturan.

Pemerintah Korsel juga menyarankan sektor swasta untuk secara sukarela mengikuti program tersebut.

Jika peringatan krisis sumber daya nasional Level 3 diberlakukan, pemerintah akan mempertimbangkan menjadikannya wajib bagi sektor swasta.

Menurut kementerian, kebijakan itu diambil setelah pemerintah menaikkan status kewaspadaan menjadi Level 2 dalam sistem empat tingkat pekan lalu.

Pemerintah juga meminta 50 perusahaan dengan konsumsi minyak terbesar untuk menyusun rencana penghematan energi.

Insentif akan diberikan kepada perusahaan yang berhasil menurunkan konsumsi energi.

Selain itu, lembaga publik dan perusahaan besar diminta menyesuaikan jam kerja untuk mengurangi beban lalu lintas dan konsumsi energi.

Pemerintah juga akan melonggarkan pembatasan pembangkit listrik tenaga batu bara saat tingkat debu halus rendah.

Selain itu, Korsel mendorong pengoperasian kembali lima reaktor nuklir yang sedang dalam perawatan.

Langkah itu bertujuan mengurangi konsumsi gas alam cair yang terdampak perang di Timur Tengah.