BNPB pastikan pendampingan penanganan darurat setelah erupsi Semeru

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan pendampingan penuh terhadap upaya penanganan darurat dan pemulihan lingkungan setelah erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa penanganan darurat saat ini terfokus pada pembersihan material debu dan lumpur yang menghambat akses maupun aktivitas warga, sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar serta pelayanan kepada pengungsi juga menjadi prioritas pemerintah.

BNPB memberikan dukungan dalam bentuk manajemen logistik dan peralatan untuk membantu percepatan penanganan di lapangan. "Dukungan tersebut mencakup pengiriman kebutuhan permakanan, perlengkapan evakuasi, serta sarana pendukung pembersihan wilayah," kata dia.

Dia memastikan bahwa akses lalu lintas dari Lumajang - Malang melalui Gladak Perak telah kembali dibuka setelah proses pembersihan debu vulkanik dilakukan oleh tim petugas gabungan.

"Pembukaan akses ini penting dilakukan untuk mengurai kemacetan yang sempat terjadi akibat penutupan jalur setelah erupsi," ujarnya.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya melaporkan Gunung Semeru meletus pada Rabu (19/11) pukul 16.00 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 2.000 meter di atas puncak.

Dalam letusan itu, Gunung Semeru menghembuskan awan panas yang memiliki jarak luncur mencapai tujuh kilometer dari arah puncak dengan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara dan barat laut.

Erupsi terekam di seismogram pos pemantauan gunung api di Lumajang memiliki amplitudo maksimum 40 mm dan durasi sekitar 16 menit 40 detik.

Aktivitas erupsi Gunung Semeru dipastikan berakhir pada pukul 18.11 WIB, namun pemerintah daerah dan Badan Geologi masih menetapkan status Level IV atau Awas untuk mengantisipasi aktivitas lanjutan yang masih berpotensi terjadi.

Hal ini sekaligus menjadi dasar ditetapkannya Status Tanggap Darurat Bencana Alam yang berlaku aktif hingga 26 November oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.