Bupati Jalil minta pemerintah pusat segera perbaiki 18 ribu hektar sawah rusak akibat bencana

Bupati Aceh Utara, H. Ismail A Jalil  atau yang akrab disapa Ayah Wa berharap Pemerintah Pusat untuk segera memulihkan 18.000 hektar lahan sawah yang mengalami kerusakan akibat banjir besar November 2025 lalu. Hal ini disampaikan Ayah Wa demi menjaga ketahanan pangan daerah yang kini terancam lumpuh.

Hal itu disampaikan Bupati Ayah Wa dalam rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penggunaan Tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) Pascabencana di Provinsi Aceh yang berlangsung di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Kamis (26/3/2026) kemarin.

Bupati Ayah Wa dalam kesempatan itu juga memaparkan sejumlah poin-poin penting lainnya menyangkut kepentingan masyarakat. Ia kemudian turut menyebut beberapa kebutuhan mendesak seperti jembatan, bendungan hingga jalan dan lainnya agar diperbaiki secepat mungkin.

"Supaya masyarakat kami dapat kembali turun sawah seperti sediakala. Kemudian kami butuh jembatan kami butuh 27 unit. Selain itu, 10.000 lahan tambak masyarakat dan 500 unit bot masyarakat yang kehilangan mohon kiranya pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar memberi perhatian," ujar Ayah Wa seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamdani, Senin (30/3). 

Pada momen tersebut, Bupati Ayah Wa juga menyampaikan persoalan menyangkut jalan dan irigasi dan dua bendungan yang ikut jebol akibat bencana banjir. Semua yang dipaparkan diharapkan sesegera mungkin mendapatkan perhatian pemerintah pusat maupun daerah.

"Di Aceh Utara yang terdampak sebanyak 696 desa. Tetapi kalau kita lihat TKD di tabel ini, yang terdapat bukan yang terdampak. (Justru) yang tidak terdampak yang dapat. Jadi untuk apa kami diundang, mungkin untuk dapat ya," ujar Bupati Ayah Wa sambil disambut tepuk tangan dalam forum tersebut didampingi Pj. Sekda, Jamaluddin.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, Inspektur Aceh, jajaran pemerintah daerah dari sembilan kabupaten/kota terdampak, serta SKPA terkait yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pengawasan penggunaan TKD pascabencana.