Kemendagri akan kirim 1.054 praja IPDN bantu pulihkan desa di Aceh

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pihaknya akan mengirimkan 1.054 personel Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk membantu pemulihan wilayah desa yang terdampak bencana di Aceh, yakni di Aceh Tamiang dan Aceh Utara.

"Kami juga rencana mengirimkan dari IPDN, itu sebanyak 1.054 personel dimulai tanggal 3 Januari. Selama sebulan mereka akan bekerja di daerah yang paling berat terdampak, yaitu Aceh Tamiang dan Aceh Utara," kata Tito dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin.

Tito menuturkan penugasan tersebut difokuskan pada daerah yang dinilai mengalami dampak paling berat, khususnya wilayah yang pemerintahan desanya tidak berjalan akibat kerusakan parah.

Dia mencatat, terdapat 22 desa yang hilang akibat bencana, dengan rincian 13 desa di Aceh, delapan desa di Sumatera Utara, dan satu desa di Sumatera Barat. Selain itu, tercatat sebanyak 1.580 kantor desa di tiga provinsi tersebut terdampak sehingga pemerintahan desa tidak dapat berfungsi secara normal.

Dari jumlah tersebut, Aceh menjadi wilayah dengan dampak terbesar, yakni 1.455 kantor desa terdampak, disusul Sumatera Utara dengan 93 kantor desa terdampak, dan Sumatera Barat sebanyak 32 kantor desa, wilayah Aceh Utara dan Aceh Tamiang menjadi daerah dengan jumlah desa terdampak terbanyak.

"Dan paling banyak itu adalah di Aceh Utara 800 lebih dan Aceh Tamiang. Oleh karena itu kewajiban dari Kemendagri untuk bisa membangkitkan, menghidupkan kembali pemerintahan-pemerintahan itu, termasuk pemerintahan desa. Kalau pemerintahan kabupaten semua jalan sudah," kata Tito.

Lebih lanjut Tito mengatakan para praja IPDN beserta pengasuhnya akan menjalankan dua tugas utama selama masa penugasan. Pertama, membantu kegiatan pembersihan di wilayah desa terdampak.

Kedua, mendukung pemulihan dan pengaktifan kembali pemerintahan desa agar layanan dasar kepada masyarakat dapat kembali berjalan.

Tito menyebut penugasan ini merupakan bagian dari kurikulum pendidikan IPDN dan dirancang sebagai kegiatan lapangan setara dengan Kuliah Kerja Nyata.

"Jadi ini sebulan mereka dan masuk dalam kurikulum, masuk sebagai semacam Kuliah Kerja Nyata, riil. Ini mereka berhadapan langsung dengan permasalahan sambil membantu masyarakat," pungkas dia.