Penanganan infrastruktur rusak di Pasaman Barat butuh Rp571,30 miliar

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), menyatakan estimasi kebutuhan anggaran penanganan kerusakan infrastruktur akibat bencana alam di daerah itu mencapai Rp571.305.000.000.

"Kebutuhan anggaran itu untuk perbaikan jalan, jembatan, gedung, irigasi, pengaman pantai, infrastruktur air minum atau air bersih," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pasaman Barat Jhon Edwar di Simpang Empat, Selasa.

Menurutnya, estimasi kebutuhan anggaran penanganan itu berdasarkan data sementara kerugian infrastruktur sebesar Rp197.120.000.000. Dari kerugian itu, kata dia, maka dibutuhkan penanganan dengan anggaran mencapai Rp571.305.000.000.

"Kebutuhan anggaran itu telah kami sampaikan ke pemerintah pusat melalui Pemprov Sumbar," katanya.

Dia menjelaskan jalan amblas yang terdampak akibat bencana ada di 11 titik yakni dua titik di Pamatang Panjang, Kecamatan Parit Koto Balingka, di Ranah Koto Tinggi Parit Koto Balingka, jalan di Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan, Batahan Barat Kecamatan Ranah Batahan, dan di jalan Kajai Kecamatan Talamau.

Lalu di jalan Talu Kecamatan Talamau, Katiagan Mandiangin Kecamatan Kinali, jalan di Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas, Aek Nabirong Kecamatan Parit Koto Balingka, dan Sinuruik Kecamatan Talamau.

Untuk jembatan ada 13 titik yakni di Ranah Koto Tinggi Kecamatan Parit Koto Balingka, di Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan, di Talu Kecamatan Talamau, Sikabau Kecamatan Parit Koto Balingka, Koto Gadang Jaya Kecamatan Kinali, Kanai Kecamatan Talamau, dua Maligi Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, dan Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia.

Kemudian di Situak Kecamatan Lembah Melintang, Sikaping Kecamatan Ranah Batahan, Kajai Kecamatan Talamau dan di Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh.

Untuk kerusakan gedung ada dua titik yakni ruang kelas dan toilet SDN 14 Kecamatan Ranah Batahan dan pagar pembatas kantor Wali Nagari dan irigasi Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan.

Kerusakan irigasi ada di 23 titik, pengaman pantai ada di 14 titik, dan delapan infrastruktur air minum atau air bersih mengalami kerusakan.

"Ini semua data infrastruktur dari data sementara dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR). Sedangkan untuk rumah, pertanian, perkebunan, perikanan sarana pendidikan dan kesehatan masih divalidasi," katanya.

Dengan perpanjangan masa tanggap darurat bencana sampai 29 Desember 2025, pihaknya akan terus memvalidasi data kerugian yang ada sambil membersihkan material longsor yang saat ini masih perlu pembersihan.