Rakor penanganan bencana, Sestama BNPB pastikan kebutuhan terdampak terpenuhi

Sekretaris Utara BNPB, Rustian meminta pemerintah daerah terdampak bencana memastikan kebutuhan pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak teridentifikasi secara menyeluruh.

Penegasan tersebut disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi Percepatan Penanganan Bencana Banjir, Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Sumatera Barat (Sumbar) yang terjadi akhir November 2025 bersama gubernur Sumbar dan DPRD serta bupati, walikota berikut unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda di Auditorium Gubernur Sumbar.

Rustian dalam arahannya menekankan tiga hal yang menjadi perhatian utama yaitu, terkait, program dan kegiatan lintas sektor dapat terkoordinasi dengan baik.

Kemudian, sumber pendanaan baik APBD maupun APBN serta pendanaan dari masyarakat yang sah dapat direncanakan secara jelas dan akuntabel.

Berikutnya, dalam peraturan BNPB nomor 4 tahun 2024 yang merujuk kepada peraturan Menteri Keuangan nomor 29 tahun 2024 tentang pengelolaan pengelolaan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dinyatakan bahwa penyampaian usulan hibah rehabilitasi dilaksanakan berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang disusun oleh pemerintah daerah.

"Artinya R3P bukan hanya dokumen perencanaan saja, terapi mejadi prasyarat utama dan dasar legal dalam mengajukan dukungan pendanaan rehabilitasi dan rekontruksi melalui skema hibah dari pemerintah pusat," kata Rustian seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Kamis (8/1).

Lebih lanjut Rustian mengatakan, Penyusunan R3P merupakan mandat konstitusi dan regulasi, sehingga penyusunannya tidak sekedar dokumen administratif, akan tetapi dokumen perencanaan bersama yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara komprehensif, terpadu dan sinergis.