Survei Cyrus: Publik nilai penanganan bencana Sumatera membaik

Survei nasional Cyrus Network menunjukkan mayoritas publik menilai penanganan bencana di Sumatera oleh pemerintah membaik dalam empat bulan terakhir, meski tetap memerlukan peningkatan ke depan.

Peneliti Utama Cyrus Network Syahril Ilhami mengatakan sebanyak 79,6 persen responden menilai penanganan bencana saat ini lebih baik dibandingkan masa awal kejadian pada November 2025.

“Jika dibandingkan dengan masa awal bencana, sebanyak 79,6 persen responden menilai penanganan bencana saat ini sudah lebih baik. Meski demikian, 95,6 persen responden menilai bahwa penanganan bencana masih perlu ditingkatkan ke depan,” ujar Ilhami dalam pemaparan daring di Jakarta, Selasa.

Survei juga mencatat tingkat kepuasan publik terhadap penanganan bencana mencapai 73,8 persen, mencerminkan adanya perbaikan kinerja pemerintah dalam merespons dampak bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Namun demikian, publik masih menyoroti sejumlah aspek krusial yang perlu diperkuat, terutama terkait kecukupan bantuan bagi korban, koordinasi antarinstansi, serta kecepatan respons pemerintah di lapangan.

“Aspek kecukupan bantuan dalam mencukupi kebutuhan korban bencana masih menjadi perhatian masyarakat, diikuti dengan koordinasi antarinstansi dan respon cepat pemerintah. Ini bisa menjadi masukan untuk penanganan bencana ke depan,” kata Ilhami.

Dari sisi paparan informasi, sebanyak 83,7 persen responden mengaku mengetahui adanya bencana tersebut, sementara 16,3 persen lainnya tidak mengetahui. Adapun dampak langsung dirasakan oleh 7,3 persen responden, sementara 15,5 persen mengaku terdampak secara tidak langsung.

“Dampak tidak langsung itu seperti gangguan ekonomi, distribusi transportasi, logistik dan harga,” ujarnya.

Survei juga mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap berbagai lembaga yang terlibat dalam penanganan bencana.

TNI memperoleh tingkat apresiasi tertinggi sebesar 94,4 persen, diikuti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 85,8 persen, pemerintah daerah 85,4 persen, PLN 83,1 persen, Pertamina 81,4 persen, Kementerian Komunikasi dan Digital 81,0 persen, Kementerian Pekerjaan Umum 80,4 persen, serta Polri 79,9 persen.

Survei dilakukan pada 1–5 April 2026 dengan melibatkan 1.260 responden di 126 desa atau kelurahan yang tersebar di 38 provinsi. Responden merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.

Pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,82 persen.

Hasil survei ini menjadi catatan evaluatif bagi pemerintah untuk memperkuat sistem penanganan bencana secara lebih responsif, terkoordinasi, dan berorientasi pada kebutuhan korban di masa mendatang.