26 Januari 1950: Awal Hari Bhakti Imigrasi Indonesia

Pada 26 Januari 1950, terjadi peristiwa penting dalam perjalanan kedaulatan administrasi negara Indonesia, yakni penyerahan Dinas Imigrasi dari Pemerintah Hindia Belanda kepada Pemerintah Indonesia pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS). Peristiwa inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Bhakti Imigrasi setiap tahunnya.

Penyerahan tersebut berlangsung dalam konteks transisi kekuasaan pasca Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949, yang menandai pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Pada masa itu, Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat, dengan berbagai urusan pemerintahan secara bertahap dialihkan dari administrasi kolonial ke pemerintah nasional.

Dinas Imigrasi merupakan salah satu lembaga strategis yang sebelumnya berada di bawah kendali Pemerintah Hindia Belanda. Fungsi keimigrasian pada masa kolonial lebih banyak digunakan sebagai alat pengawasan dan pengendalian mobilitas penduduk sesuai kepentingan penjajah. Oleh karena itu, pengambilalihan lembaga ini memiliki makna penting, tidak hanya secara administratif, tetapi juga sebagai simbol penguatan kedaulatan negara.

Dengan diserahkannya Dinas Imigrasi kepada Pemerintah Indonesia pada 26 Januari 1950, bangsa Indonesia mulai sepenuhnya mengelola urusan lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah negara secara mandiri. Sejak saat itu, fungsi imigrasi diarahkan untuk mendukung kepentingan nasional, menjaga keamanan negara, serta melayani masyarakat dalam kerangka negara merdeka dan berdaulat.

Peristiwa ini menjadi tonggak awal berdirinya keimigrasian Indonesia modern, yang kemudian berkembang seiring perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada Agustus 1950. Imigrasi tidak lagi sekadar alat kontrol, tetapi menjadi bagian dari sistem pelayanan publik dan penegakan hukum yang berlandaskan hukum nasional.

Peringatan Hari Bhakti Imigrasi setiap 26 Januari dimaknai sebagai momentum refleksi bagi jajaran keimigrasian Indonesia untuk meneguhkan kembali komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara. Nilai-nilai profesionalisme, integritas, serta pelayanan publik yang humanis menjadi semangat yang terus diwariskan sejak pengambilalihan Dinas Imigrasi pada 1950.

Melalui peringatan ini, sejarah penyerahan Dinas Imigrasi dari Pemerintah Hindia Belanda kepada Pemerintah Indonesia tidak hanya dikenang sebagai peristiwa administratif, tetapi juga sebagai simbol perjuangan membangun kedaulatan dan sistem pemerintahan nasional yang berdiri di atas kehendak dan kepentingan bangsa sendiri.