29 Januari 2001: Mahasiswa serbu DPR, desak Gus Dur mundur
Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dimakzulkan pada 23 Juli 2001 oleh MPR. (AFP/OKA BUDHI) (https://tinyurl.com/3afpytxk)
Pada 29 Januari 2001, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia menggelar demonstrasi besar-besaran di Jakarta. Aksi tersebut memuncak dengan penyerbuan ke kompleks Gedung DPR/MPR RI, sebagai bentuk tekanan politik terhadap Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) agar mundur dari jabatannya. Peristiwa ini menjadi salah satu titik krusial dalam dinamika politik nasional pada awal era Reformasi.
Demonstrasi terjadi di tengah krisis politik berkepanjangan yang melanda pemerintahan Gus Dur. Sejumlah kebijakan presiden dinilai kontroversial dan memicu ketegangan dengan DPR, MPR, serta elite politik. Isu dugaan penyalahgunaan dana, lemahnya stabilitas pemerintahan, serta seringnya reshuffle kabinet menjadi latar belakang utama kekecewaan publik, terutama kalangan mahasiswa.
Ribuan mahasiswa yang turun ke jalan berasal dari berbagai organisasi dan kampus. Mereka menyuarakan tuntutan reformasi lanjutan, menolak praktik kekuasaan yang dianggap tidak transparan, serta mendesak adanya pertanggungjawaban politik dari presiden. Dalam aksinya, massa berhasil memasuki area Gedung DPR/MPR setelah merobohkan pagar pembatas, menjadikan peristiwa ini salah satu aksi mahasiswa terbesar sejak Reformasi 1998.
Situasi di sekitar Gedung DPR/MPR sempat memanas. Aparat keamanan dikerahkan untuk mengendalikan massa dan mencegah bentrokan meluas. Meski diwarnai ketegangan, demonstrasi berlangsung sebagai simbol kuat tekanan rakyat terhadap kekuasaan eksekutif melalui jalur gerakan mahasiswa.
Aksi 29 Januari 2001 menjadi awal eskalasi tekanan politik terhadap Presiden Abdurrahman Wahid. Gelombang demonstrasi terus berlanjut di berbagai daerah hingga akhirnya berujung pada Sidang Istimewa MPR pada Juli 2001, yang secara resmi memberhentikan Gus Dur dari jabatan presiden. Peristiwa ini menegaskan peran mahasiswa sebagai kekuatan moral dan politik dalam sejarah demokrasi Indonesia pasca-Reformasi.

