Relawan nilai harga tes PCR terlalu mahal dan bebani masyarakat

Elshinta.com - Pemerintah menerapkan kewajiban tes PCR sebagai syarat penerbangan. Kebijakan tersebut menyebabkan harga tes PCR menjadi sorotan.

Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-​19 Alexander Ginting mengatakan harga batas atas PCR sekarang ini sudah ditetapkan oleh Kemenkes. 

Ia tidak menampik dengan penerapan kebijakan wajib tes PCR bagi pelaku perjalanan udara,  maka terkait harga, akses, dan kecepatan tes harus dikritisi. 

"Harga PCR sudah diatur kemenkes, tentu mungkin disini yang harus kita kritisi aksesnya lebih baik, akselerasi lebih baik, harga terjangkau, dan waktu tunggu bisa 24 jam. ini yang harus kita kritisi," kata dia dalam dialog di salah satu stasiun televisi swasta, Minggu (24/10).

Sementara itu Ketua relawan presiden Joko Widodo, Jokowi Mania (Joman), Imanuel Ebenezer atau Noel meminta harga tes PCR diturunkan karena sangat membebani masyarakat.

"Jujur saja banyak keluhan yang masuk, ini sangat membebani masyarakat," kata dia, Senin (25/10).

Menurut dia harga PCR saat ini antara 400 sampai 1 juta. Harga tes PCR tersebut hampir sama dengan harta tiket pesawat jarak dekat. Oleh karena itu sangat kontradikitif apabila, pemerintah ingin menggeliatkan ekonomi, namun disatu sisi malah membebani masyarakat dengan harga tes PCR yang tinggi.

"Harga PCR tarifnya 400 sampai 1 juta lebih ,mungkin harga ini tak seberapa buat pejabat sekelas menteri dan kepala satgas tetapi ini sekali lagi sangat berat buat rakyat," katanya.

Noel mewajarkan banyak masyarakat yang protes dengan penerapan kewajiban tes PCR. Masyarakat bukan tidak mau tes PCR, melainkan harganya yang mahal.

"Rakyat bukannya tidak mau di atur, yang menjadi persoalan adalah mahalnya harga PCR," katanya.

Noel meminta jajaran Kementerian mengevaluasi kebijakan tes PCR tersebut. Apakah itu Kementerian Dalam Negeri ataupun Kementerian Kesehatan.

Jangan sampai menurutnya muncul dugaan adanya mafia kesehatan yang memanfaatkan situasi Pandemi untuk kepentingan pribadi.

"Kenapa di saat rakyat sedang susah ada aja pejabat yang bermain main dengan penderitaan rakyat ya, saat presiden jokowi bekerja tanpa henti, buat rakyat dan bangsa ini ironisnya ada pejabat sekelas menteri malah mencari peluang bisnis di tengah pandemi," katanya.

Pihaknya kata Noel akan menggugat Instruksi Mendagri tersebut ke PTUN Jakarta. Ia berharap gugatan tersebut dapat dikabulkan.