Ganjar Praowo: Pemerintah pusat jangan asal beri izin penambangan

Elshinta.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat tidak asal memberikan izin penambangan. Sebab akibatnya pemerintah daerah yang terkena dampak kerusakan lingkungan akibat izin-izin itu.

Ganjar menyampaikan hal itu  di depan sejumlah pejabat dari Kementerian ESDM, para kepala dinas ESDM se-Indonesia dan pejabat terkait dalam rapat koordinasi dinas-dinas ESDM di kantor Dinas ESDM Jateng, Jumat (3/11).

"Sekarang perizinan penambangan diambil pusat dengan Online Single Submission (OSS). Itu memang bagus, usahanya cepet banget dan masyarakat pasti puas. Tapi akibatnya, pemerintah di daerah yang pusing," katanya.

Ia mencontohkan, di sekitar lereng Gunung Merapi tepatnya di Klaten, dulu hanya ada delapan penambang resmi yang memiliki izin. Mereka bisa dikontrol dan diawasi. Tapi setelah perizinan ditarik ke pusat, saat ini ada banyak izin penambangan bermunculan. Jumlahnya 100 lebih. Bisa dipastikan akan terjadi kerusakan lingkungan.

Ganjar meminta agar antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah duduk bersama. Dengan begitu, maka soal perizinan penambangan bisa dikelola dengan baik.

Untuk itu, dalam forum asosisasi dinas-dinas pengelola ESDM seluruh Indonesia itu, Ganjar meminta agar ada pembahasan serius terkait pengelolaan penambangan sumber daya mineral. Di tengah pertumbuhan jumlah penduduk dan eksplorasi, maka lingkungan akan terancam.

"Saya juga berharao kepada para kepala dinas ESDM untuk terus menjunjung tinggi integritas. Pasalnya, persoalan ESDM ini banyak terjadi praktik korupsi karena sumber uang besar ada di sana," tuturnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto, Sabtu (4/12). 

Acara tersebut digelar secara hybrid, ada yang hadir secara online  dan ada yang tatap muka. Sejumlah kepala dinas ESDM di Indonesia ikut hadir secara langsung di Semarang, di antaranya dari Papua, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Barat, DIY, Bangka Belitung dan beberapa daerah lainnya.