Kemensos dan Komisi Vlll DPR RI pantau distribusi bantuan di Lumajang

Elshinta.com - Kementerian Sosial bersama DPR RI Komisi Vlll melakukan pemantauan pendistribusian bantuan negara yang ada di BNI Cabang Lumajang Jawa Timur, dalam agenda yang dikemas "Kegiatan Percepatan Penyaluran Program Bantuan Sosial, BPNT reguler, Bansos sembako PPKM Dan PKH".

Kementerian Sosial RI yang diwakili Penyuluh Sosial Ahli Madya Kementrian Sosial Supriyati menyampaikan kegiatannya yang didampingi mitra kerjanya yaitu DPR RI Komisi Vlll dalam hal ini Umar Bashor untuk memastikan penyaluran bantuan yang merupakan kebijakan Menteri Sosial Tri Rismaharini berada di Kabupaten Lumajang kemarin hari Rabu (02/02) sesuai prosedur.

"Percepatan transaksi Bansos baik itu BPNT, maupun PKH. Kebijakan ini merupakan dari ibu Menteri Sosial", kata Supriyati, Kamis (03/02).

Pemanfaatan bantuan tersebut agar penerima menggunakan sesuai dengan kebutuhan, pihaknya menyarankan bagi penerima segera melakukan pembelanjaan ke warung terdekat atau e-warung.

"Karena di lakukan secara tunai agar ibu bapak segera melakukan pembelian ke e-warung terdekat, dibelanjakan sesuai dengan rambu-rambu yang ditentukan", ucapnya kepada sejumlah penerima seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono, Jumat (4/2). 

Sementara itu Umar Bashor Anggota Komisi Vlll DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur IV yang meliputi Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember menyampaikan, kegiatan yang dilakukan setelah adanya pembahasan di Komisi Vlll DPR RI terkait program Kemensos.

"Ibu Risma memaparkan panjang lebar pelaksanaan program kegiatan Kementerian Sosial yang pada akhirnya ada anggaran yang cukup besar hampir Rp 3 triliun", tutur Umar Bashor.

Dari anggaran yang disediakan pemerintah pusat belum terserap keseluruhan bagi masyarakat Indonesia yang punya hak atas bantuan pemerintah pada kisaran angka Rp 3 triliun. Diharapkan dengan mempererat sinergi jajaran terkait bisa memproses cepat dan penyalurannya kepada mereka yang punya hak.

"Yang mengagetkan Komisi Vlll Rp 22 miliar berada di perlindungan fakir miskin dimana progamnya yaitu sembako progam BPNT yang itu semua merupakan satu kebutuhan yang sangat mendasar", pungkasnya.