PT Pos Indonesia salurkan BPNT KPM dan vaksinasi Covid-19

Elshinta.com - Penyaluran bantuan sosial program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) triwulan pertama mulai dicairkan dalam bentuk tunai oleh PT Pos Indonesia di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Seperti halnya yang dilaksanakan di Kecamatan Secanggang, dimana keluarga penerima manfaat (KPM) BPNT yang berasal dari empat desa di Kecamatan Secanggang mulai mengambil bantuan tersebut. Bantuan itu berupa uang tunai senilai Rp.600 ribu terhitung dari bulan Januari, Februari dan Maret. 

Sementara itu informasi yang disampaikan Camat Secanggang Persadanta Sembiring  yang memantau kegiatan penyaluran bantuan tunai tersebut  menyebutkan, kalau yang mengambil bansos BPNT itu berasal dari Desa Jaring Halus, Desa Tanjung Ibus, Desa Selotong dan Desa Pantai Gading.

Kapolsek Secanggang Polres Langkat IPTU Mahruzar Sebayang mengatakan, ia dan anggotanya memantau langsung pelaksanaan penyaluran BPNT itu di kantor PT Pos Indonesia Kecamatan Secanggang, pemantauan itu juga anggota polisi turut mengatur antrean untuk menghindari kerumunan, dan tempat pengambilan dibagi dua titik yakni di kantor pos dan di tanah lapang yang tidak jauh dari kantor pos.

"Polri memantau dan mengatur antre guna menghindari kerumunan warga karena saat ini Kabupaten Langkat kembali PPKM berstatus level 3, jadi kami atur warga mengambil bantuan di dua titik yang berdekatan untuk menghindari kerumunan," kata Kapolsek seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Sabtu (26/2). 

Masih kata Kapolsek kegiatan itu untuk percepatan vaksinasi COVID-19 sasarannya KPM BPNT yang belum vaksin agar melakukan vaksin di tempat vaksin yang disediakan yang berada tidak dari tempat penyaluran BPNT tersebut. "Ya kita melakukan penjaringan warga KPM yang belum vaksin untuk divaksin di tanah lapang Desa Suka Mulia bersamaan dengan penyaluran BPNT oleh PT Pos, ada 200 an orang juga yang mengikuti vaksin," kata Kapolsek.

Terpisah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Langkat Taufik Rieza, saat memimpin rapat koordinasi dengan para Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se Kabupaten Langkat menjelaskan, perubahan sistem penyaluran bantuan yang sebelumnya non tunai menjadi tunai yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia ini merupakan kebijakan pemerintah pusat (Kemensos) dimana dinas sosial belum mendapat petunjuk teknis tentang hal itu, tapi sebagai aparatur sipil negara, tetap mendukung program tersebut.

"Kami tetap mendukung program tersebut, dan memang belum ada juknis untuk itu, sehingga keterlibatan TKSK sebagai pendamping atau tidak kami belum mengetahuinya, meski demikian saya minta rekan-rekan TKSK tetap mendukung program tersebut, tapi jangan masuk terlalu jauh dan jangan bertindak atau mengambil kebijakan sendiri, ya dipantau-pantaulah penyaluran itu," katanya.