Rizal Ramli: Pemerintah tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan masyarakat
Pelepasan harga minyak goreng kepada mekanisme pasar untuk kebutuhan pokok, menunjukkan pemerintah tidak mampu bertanggungjawab terhadap kebutuhan masyarakat karena seharusnya pemerintah yang mengatur kebutuhan pokok masyarakat agar dapat terjangkau oleh rakyat.
Elshinta.com - Pelepasan harga minyak goreng kepada mekanisme pasar untuk kebutuhan pokok, menunjukkan pemerintah tidak mampu bertanggungjawab terhadap kebutuhan masyarakat karena seharusnya pemerintah yang mengatur kebutuhan pokok masyarakat agar dapat terjangkau oleh rakyat. Hal ini disampaikan ekonom senior Rizal Ramli kepada sejumlah wartawan di Medan usai melakukan kegiatan kuliah umum Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Daerah Sumatera Utara, Senin (21/3).
Rizal Ramli juga mengatakan pelepasan harga kepada mekanisme pasar boleh saja dilakukan untuk barang mewah atau selain barang dari kebutuhan pokok.
"Pemerintahan yang sekadar melepas kepada mekanisme pasar untuk kebutuhan pokok, itu pemerintah yang tidak bertanggung jawab, karena untuk kebutuhan pokok pemerintah mesti mengatur supaya harganya terjangkau oleh rakyat," ucap Ramli, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Misriadi, Selasa (22/3).
Lebih lanjut Rizal Ramli menambahkan bahwa kenaikan harga CPO di luar negari sehingga harga minyak goreng di dalam negeri juga turut naik seperti yang terjadi saat ini juga pernah terjadi di pada tahun 2000, dimana dirinya masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian zaman presiden Abdurrahman Wahid.
Menurutnya saat itu ia memerintahkan Jenderal Luhut Panjaitan yang saat itu masih menjadi bawahannya untuk mengumpulkan seluruh pengusaha sawit di Indonesia dan memberikan pesannya untuk ditindaklanjuti.
"Pesan saya ada tiga, satu jangan rakus berlebihan karena sudah untung harga naik 100 persen di luar negeri, maka jangan mengambil jatah domestik untuk dijual ke luar negeri. Kedua, jangan lupa kacang akan kulit karena para pengusaha itu menanam sawit di tanah rakyat yang dikelola negara dan saat awal menanam, mendapat kredit murah dari BI hanya dengan bunga 2 persen, dan ketiga, kalau dalam sebulan harga minyak goreng tidak kembali normal maka akan periksa semua pajaknya," jelas Rizal.
Dan menurutnya hal tersebut efektit sehingga dalam waktu 3 minggu harga minyak goreng kembali turun dan kembali terjangkau bagi masyarakat.